PALANGKA RAYA – Ketua Harian Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (PPDOB) Se Indonesia, Majedi menegaskan usulan pemekaran daerah otonomi baru yang telah disampaikan sejumlah daerah kepada pemerintah pusat merupakan bagian percepatan pembangunan.
Oleh sebab itu, diharapkan agar moratorium pembentukan daerah otonomi baru dibuka secara parsial. Tentunya hal tersebut dilihat dari kondisi dan kelayakan daerah untuk dimekarkan, baik dari sisi pembangunan, ekonomi, masyarakat dan lain sebagainya.
“Memang sampai saat ini tidak ada satupun usulan daerah otonomi baru yang diperjuangkan bisa berhasil (dimekarkan). Hal ini memang karena saat ini pemerintah belum mencabut moratorium,” katanya, saat menghadiri Musyawarah dan Rapat Kerja Daerah Forum Koordinasi Daerah PPDOB se-Kalteng, Sabtu (19/6).
Ada berbagai alasan sehingga pemerintah pusat hingga sekarang belum membuka keran pembentukan daerah otonomi baru. Terbaru ini pemerintah beralasan, pemekaran daerah dikhawatirkan mengganggu fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di satu sisi lanjut Majedi, pemerintah pusat berpendapat bahwa pemekaran daerah yang sebelumnya terjadi tidak berhasil karena daerah otonomi baru tersebut dianggap kurang maksimal dalam memacu pelaksanaan pembangunan. “Pemerintah memang banyak alasan terkait moratorium pemekaran yang belum dicabut. Namun harus kita counter apa yang menjadi alasan pemerintah, sehingga tidak ada alasan untuk menolak usulan (pembentukan daerah otonomi baru),” ucapnya.
Majedi menegaskan, pengaruh APBN terhadap pemekaran suatu daerah tidak memiliki kolerasi yang kuat. Sebab dalam ketentuannya, pemekaran daerah akan dimulai dari daerah persiapan yang artinya tidak langsung menjadi daerah mandiri.
Dijelaskannya pula, selama tiga tahun menjadi daerah persiapan, semua biaya di daerah calon pemekaran ditanggung oleh daerah induk melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD). Sehingga jika dikaitkan, pemekaran ini tidak ada kaitannya dengan APBN yang disampaikan pemerintah pusat. “Hal ini sudah disampaikan kepada Jusuf Kalla yang pada saat itu masih menjabat Wakil Presiden. Yang pada dasarnya pemerintah diminta melihat secara keseluruhan dasar pemekaran ini,” ucapnya.
Kemudian berkaitan dengan alasan daerah pemekaran yang gagal, Majedi menyebutkan hal tersebut tidak bisa menjadi dasar menolak usulan pembentukan daerah otonomi baru yang sudah diperjuangkan atas dasar kepentingan pembangunan dan kebutuhan masyarakat. “Kalau memang gagal, kenapa pusat tidak menggabungkan kembali daerah pemekaran ini kepada induknya?. Kan yang seperti ini tidak pernah terjadi, sehingga penolakan pekaran daerah ini justru tidak memiliki kolerasi dengan aturan,” ucapnya.
Terkait hal tersebut, dia meminta tim pemekaran daerah di Kalteng harus terus meyakinkan perintah pusat bahwa pembentukan daerah otonomi baru ini akan berdampak positif terhadap semua sektor. Tidak hanya bagi Kalteng dan daerah yang dimekarkan, namun hal tersebut akan berdampak baik untuk pemerintah pusat. “Pemekaran ini adalah kebutuhan, bukan sebuah keinginan. Pemerintah pusat harus paham mengenai datangnya usulan pemekaran dari daerah Se Indonesia, yang di antaranya dari Kalteng,” pungkas Majedi. (sho/gus)
