Kematian dokter Aulia Risma, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip), menambah panjang daftar kasus perundungan di lingkungan kampus.
Jawa Pos (induk grup radar sampit) mewawancarai beberapa mahasiswa PPDS maupun yang sudah lulus. Mereka mengakui bahwa budaya bullying itu belum benar-benar hilang.
Leo, bukan nama sebenarnya, sudah semester akhir menjalani masa residen. Meski sudah senior, bayang-bayang perundungan itu masih membekas di benaknya. ”Beban kerja yang melebihi kapasitas dan di luar konteks akademik, plus adanya sumbangan dan dana lain yang seharusnya tidak kami tanggung,” ujarnya Jumat (16/8/2024).
Dia pernah diminta memindahkan sofa dari rumah seniornya ke ruang departemen. Selain itu, dia pernah dimintai uang dengan alasan pembangunan. Namun, dana tersebut harus diberikan secara tunai.
Bukan itu saja. Setiap semester baru, ada pesta penyambutan untuk residen baru. Namun, menunya harus sesuai dengan yang dipesan dokter senior (konsulen).
’’Apakah menyediakan wine atau menu lain. Biayanya kurang lebih Rp 30 juta sampai Rp 80 juta,” ungkapnya.
Biaya sebesar itu ditanggung oleh para residen. Mereka tak kuasa menolak. Meski mengeluh, residen akan tetap mengerjakan. ’’Kalau tidak dilakukan, bisa diberi nilai jelek atau tidak diberikan kasus (pasien),” curhat Leo.
Dia kuliah di luar Pulau Jawa. Menurut Leo, ’’sesajen’’ untuk konsulen lebih luar biasa. ’’Perlakuan ke junior itu masih feodal sekali dan terkadang ilmu yang dimiliki tidak sebanding dengan request mereka,” imbuhnya.
Kendati sudah bukan rahasia lagi, pihak kampus hingga Kementerian Kesehatan (Kemenkes) seolah tutup mata. Slogan ’’No Bullying” terkesan hanya jadi tulisan.
Para pelaku tidak pernah ditindak tegas. Justru mereka yang mengadu akan berisiko dengan masa depannya.
’’Survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan kurang valid karena kami mengisi tidak ada bullying. Kami malas terlibat drama karena pasti terlacak oleh pihak kampus,” tutur Leo.
Cerita lain datang dari Venus. Dia menjadi residen pada 2014 lalu. Namun, dia akhirnya memutuskan keluar karena tidak cocok dengan kultur di tempatnya belajar.
’’Saya dulu mengambil residensial di Surabaya, lalu memutuskan mundur karena merasa ada beberapa hal yang tidak perlu ada di dunia pendidikan. Seperti drama, fitnah, perundungan, like and dislike, yang rasanya mendominasi suasana pendidikan,” katanya kepada Jawa Pos.
Yang dia amati, banyak pengajar yang bekerja di rumah sakit swasta. Pada jam mengajar, mereka meninggalkan residennya dan menitipkan kepada peserta didik yang lebih senior.
’’Karena tidak ada kontrol yang baik, semua berjalan semena-mena,” ungkapnya.
Hukuman yang tidak manusiawi ditutupi dengan kalimat pembentukan mental dan karakter. Mereka yang salah tidak bisa beristirahat. ’’Makan pun harus sembunyi-sembunyi,” katanya.
Tekanan bertubi-tubi itu membuat masa studi terasa kelam. Efeknya bisa menjadi stres hingga depresi. ’’Kami tahu, sebagai dokter harus sangat disiplin dan berhati-hati. Tapi, jangan lupa kalau kami manusia,” ujarnya.
Pada bagian lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kemarin menyatakan akan bertindak semakin tegas pada kasus-kasus perundungan.
Sebab, sebelumnya sudah ada studi yang menyebut tingkat perundungan mahasiswa PPDS yang akhirnya berpengaruh pada kondisi mental. ’’Sekarang kami akan lebih tegas dan keras,” ujarnya.
Budi mengatakan, untuk memberantas perundungan, kuncinya adalah tidak ada pihak yang menyangkal. ’’Sekarang saja ada yang masih denial,” ujarnya.
