Program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dinilai tak berjalan maksimal. Ada sejumlah persoalan yang jadi kendala, sehingga masyarakat sasaran belum menikmati sepenuhnya.
RADO, Sampit | radarsampit.com
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Parimus menilai Pemkab Kotim masih setengah hati menjalankan program untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satunya dalam menekan angka kemiskinan yang dinilai masih tinggi.
Menurutnya, program bantuan yang bergulir selama ini, baik kepada sektor UMKM hingga peternakan, tidak dikawal hingga kepada pemasarannya. Akibatnya, program itu tidak bisa berjalan efektif.
Parimus mencontohkan program bantuan bibit ternak dan lainnya hingga di sektor pertanian dan perkebunan. Di satu sisi, pemerintah daerah dinilai tidak siap memastikan pangsa pasarnya. Akibatnya, ketika dijual bersamaan, harganya anjlok dan tidak sesuai biaya produksi.
”Misalnya ada bantuan untuk kelompok warga berupa ternak, pemerintah daerah juga harus memastikan pemasarannya supaya mereka bisa mendapatkan hasil yang sesuai,” tegas Parimus.
Parimus mengaku menerima pengaduan dari warga di Telawang mengenai kondisi tersebut. Selama ini, masyarakat hanya diberikan bantuan bibit. Akan tetapi, setelah perguliran bantuan, tidak ada tindak lanjut secara berkesinambungan.
Akibatnya, bantuan tersebut tidak sesuai harapan dan tak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
”Ada banyak warga yang mengadukan hal seperti itu kepada saya, khususnya di wilayah Telawang. Maka dari itu, saya mendorong pemerintah jangan hanya bisa kucurkan program. Setelah pelaksanaan itu harus juga dikawal apabila ingin masyarakat sejahtera dan keluar dari kemiskinan,” katanya.
Parimus juga merespons anggapan bahwa penyumbang tingginya angka kemiskinan datangnya dari penduduk luar daerah. Penduduk lokal juga banyak yang berada di bawah garis kemiskinan.
”Jadi, ada gagasan program bantuan kepada UMKM. Kalau itu tidak dikawal hingga dijamin kepastian pasarnya juga akan percuma. Program itu akan minim manfaat pada akhirnya nanti,” ujarnya.
Sementara itu, warga Desa Sumber Makmur, Ahmad Hidayat, mengatakan, pihaknya sangat memerlukan kepastian pasar. Sebagai warga transmigrasi, mereka kesulitan mendapatkan adanya pemasaran hasil pertanian hingga peternakan yang selama ini menjadi andalan.
”Sebenarnya ini bukan persoalan kemiskinan dari warga pendatang atau bukan, tetapi cenderung pemerintah belum mempersiapkan programnya hingga jaminan akan pasar, hasil-hasil dari masyarakat ini,” jelasnya.
Sebelumnya, Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, salah satu penyumbang angka kemiskinan di Kotim lantaran tingginya kunjungan dari para pencari kerja dari luar daerah. Mereka datang belum ada jaminan mendapatkan pekerjaan, hingga akhirnya terkatung-katung dan tidak jelas pekerjaan yang dia dapatkan. Kelompok ini terindentifikasi cukup banyak di Kotim. (***/ign)
