Koruptor Pembangunan Bandara Muara Teweh Ini Akhirnya Diringkus

Koruptor Pembangunan Bandara Muara Teweh Ini Akhirnya Diringkus
DITANGKAP: Hadi Sugiarto (37) berhasil diamankan Tim Tabur Kejati Kalteng bersama Kejagung, Senin (21/2). (IST/RADAR SAMPIT)

PALANGKA RAYA – Setelah sekian lama menjadi buronan aparat penegak hukum, Hadi Sugiarto (37), terpidana kasus korupsi pembangunan Bandar Udara Trinsing, Muara Teweh tahun 2014, akhirnya diringkus Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Kalteng bersama Kejaksaan Agung, Senin (21/2).

Kepala Pusat penerangan Hukum Kejagung RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak melalui rilisnya, Selasa (22/2), mengatakan, Hadi Sugiarto alias Sugik dalam kasus itu merupakan kontraktor pelaksana dan telah menyetujui dan menyepakati dilakukannya PHO dan pembayaran pekerjaan 100 persen.

Bacaan Lainnya

Padahal, di lapangan terdapat item pekerjaan asphalt concrete (AC) pada pelapisan landas pacu, taxiway, dan apron yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, khususnya segi kualitas. Hal tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1.577.113.586,74.

”Kerugian negara itu sebagaimana hasil audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Bandar Udara Trinsing Muara Teweh Tahun 2014,” ujarnya.

Baca Juga :  Ratusan Hektare Sawit PT WYKI Diduga Ilegal

Leonard melanjutkan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1980 K/Pid.Sus/2020 tanggal 10 Agustus 2020, Hadi Sugiarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, secara bersama-sama atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

”Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair,” jelasnya.

Pos terkait