KPK Pecat 66 Pegawainya yang Terbukti Lakukan Pungli di Rutan

kpk
Sejumlah tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan negara (rutan) di perlihatkan usai konpers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (15/3/2024). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)

JAKARTA, radarsampit.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan Surat Keputusan (EK) Pemberhentian kepada 66 pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran pemerasan di lingkungan rumah tahanan (Rutan) cabang KPK.

Keputusan itu berdasarkan hasil pemeriksaan hukuman disiplin terhadap pegawai negeri sipil (PNS) KPK yang telah selesai dilakukan pada 2 April 2024.

Bacaan Lainnya

Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.

“Dari pemeriksaan itu, 66 pegawai terbukti melanggar PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yaitu Pasal 4 huruf i; Pasal 5 huruf a; dan Pasal 5 huruf k,” kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Ali menjelaskan, pada 17 April 2024, Sekretaris Jenderal KPK selaku Pejabat Pembina Kepegawaian telah menetapkan keputusan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian sebagai PNS, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (4) huruf c PP 94 Tahun 2021. Ia menekankan, pemberhentian ini akan efektif berlaku pada hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diserahkan kepada para pegawai tersebut.

Baca Juga :  Bawaslu Telusuri Polemik Kenaikan Suara Partai Anak Jokowi

“Keputusan pemberhentian pegawai tersebut sebagai bagian dari komitmen KPK menyelesaikan penanganan pelanggaran di internal hingga tuntas dan zero tolerance terhadap praktik-praktik korupsi,” ucap Ali.

Ali mengutarakan, atas terjadinya pelanggaran ini, KPK juga telah menjatuhi hukuman etik berdasarkan putusan Dewan Pengawas (Dewas), serta penyidikan dugaan tindak pidana korupsinya. Sebab, KPK telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka dan dilakukan penahanan.

“Atas keputusan pemberhentian ini, KPK juga mengkoordinasikannya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk dapat diproses hak kepegawaian para pegawai dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (jp)

 



Pos terkait