PANGKALAN BUN, RadarSampit.com – Sampai dengan 31 Juli 2022 realisasi Pendapatan APBN lingkup KPPN Pangkalan Bun mencapai Rp. 1.826,2 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp 747,71 Miliar atau 67 persen. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkalan Bun, Indra Karunia Dewanti saat pers rilis bersama Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Perwakilan Bea Cukai dan KPP Pangkalan Bun, Jumat (26/8).
Dalam paparannya disebutkan bahwa kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen penerimaan perpajakan yaitu penerimaan PPH yang naik sebesar Rp. 418,73 miliar atau 96,84 perse dan biaya keluar yang naik sebesar Rp 208,32 miliar atau 46,6 persen. Peningkatan penerimaan PPH yang signifikan tersebut didominasi oleh kenaikan penerimaan PPH 25/29 badan akibat pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik salah satunya karena harga komoditas sawit yang tinggi.
Titik peningkatan juga terjadi pada jenis penerimaan PPN sebesar Rp.68,55 miliar atau 16,90 persen. Meskipun mengalami koreksi karena restitusi PPN yang cukup besar. Sedangkan penerimaan PBB mengalami penurunan sebesar Rp 6,41 miliar atau -28,56 persen, karena pembayaran atas SPPT PBB tahun 2002 yang masih belum dibayar serta pajak lainnya juga mengalami penurunan sebesar -0,47 persen. Karena penurunan penjualan benda materai akibat kenaikan threshold penggunaan materai.
Pada penerimaan bea keluar sebesar Rp.457,10 miliar didominasi oleh komoditas CPO dan turunannya sebesar 95 persen dan diikuti dengan ekspor kayu dan olahannya sebesar 5 persen. Sedangkan penerimaan bea masuk sebesar 0,03 miliar diperoleh dari impor didominasi dari komoditas mesin dan IMEI. Selanjutnya realisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sampai dengan akhir Juli 2022 mencapai Rp. 19,69 miliar atau mengalami kenaikan Rp.4,65 miliar (30,9 persen) dengan kontribusi terbesar dari KSOP Kumai sebesar 30 persen.
Pada sisi lain realisasi belanja APBN lingkup KPPN Pangkalan Bun sampai dengan 31 Juli 2022 mencapai 460,09 miliar atau 51,24 persen dari pagi 2022 secara nominal mengalami peningkatan Rp. 71,1 miliar atau sebesar 18,28 persen dari tahun sebelumnya.
Kontributor utama peningkatan adalah belanja barang yang mencapai 16,8 persen dan transfer DAK non fisik yang naik Rp. 47, 36 miliar atau sebesar 100 persen secara persentase juga terdapat peningkatan kinerja belanja APBN dari 41,7 persen, tahun 2021 menjadi 51,2 persen tahun 2022. Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp. 213,82 miliar secara nominal mengalami kenaikan sebesar 6,17 dan secara persentase juga meningkat 9,5 persen dari Juli 2021 sebesar 41,7 persen terdapat penurunan nominal dan persentase realisasi belanja modal disebabkan oleh masih adanya blokir pagu belanja modal pada beberapa satuan kerja.
Akselerasi belanja barang dan belanja modal harus terus dilakukan dengan memanfaatkan kondisi pandemi yang mulai kondusif.
“Pada sisi lainnya realisasi belanja transfer ke daerah dan dana Desa telah mencapai Rp.246,27 miliar atau 49,47 persen dari pagu 2022 atau naik 31,29 persen, dengan kontribusi peningkatan terbesar terdapat pada DAK non fisik yang naik sebesar Rp. 47,36 miliar atau 100 persen, akibat adanya penyaluran Bos melalui KPPN di daerah,” ungkapnya.
Penyaluran dana desa yang mencapai Rp. 109,88 miliar atau 68,11 persen dari pagu 2022 mengalami peningkatan sebesar 5,6 persen tahap 1 dan BLT triwulan 1 sampai dengan triwulan II telah 100 persen tersalur, saat ini perlu segera mendorong penyelesaian tahap 2 dan BLT triwulan III. Penyaluran DAK fisik tumbuh 6,5 persen yang didorong oleh optimalnya pendaftaran kontrak dan penyaluran tahap I.
