Mantan Camat Divonis Empat Tahun

Mantan Camat katingan hulu Divonis Empat Tahun
Ilustrasi. (net)

PALANGKA RAYA- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Palangka Raya menghukum Hernadie pidana penjara selama empat tahun dan denda sejumlah Rp. 100 juta  dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan.

Hernadie selaku mantan Camat Katingan Hulu dianggap terbukti bersalah dalam  perkara tindak pidana korupsi  pembuatan jalan tembus antardesa di Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan. Keputusan ini diketuk oleh Majelis hakim yang diketuai Alfon, dan hakim anggota Irfanul Hakim  dan Kusmat Tirta Sasmita.

Dalam putusannya majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair. Barang bukti seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati kalteng Dodik Mahendra, Rabu (16/3),  mengapresiasi putusan itu lantaran majelis hakim menyatakan berdasarkan fakta di persidangan, akibat dari perbuatan terdakwa bersama – sama dengan HAT telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 2.107.850.000.

Baca Juga :  Ssstttttt..!!! Jaksa Bidik Pemodal Galian C Ilegal 

Perkara tindak pidana korupsi bermula pada awal Desember 2019,  Camat Katingan Hulu memaksa kepada sebelas kepala desa di Kecamatan Katingan Hulu untuk menganggarkan dana desa masing-masing sebesar Rp.500.000.000 sehingga totalnya sebesar Rp.5.500.000. Dana itu untuk pembuatan jalan tembus antardesa di Sepanjang Aliran Sungai Sanamang Kecamatan Katingan Hulu. Apabila para kepala desa tidak mau menganggarkan untuk pembuatan jalan tembus tersebut maka Hernadie selaku Camat Katingan Hulu tidak mau menandatangani evaluasi APBDesa untuk 11 desa tersebut.

“Terdakwa menunjuk langsung HAT sebagai pelaksana pekerjaan pembuatan jalan tembus antardesa. Tanggal 4 Februari 2020 saksi HAT untuk menandatangani SPK (Surat Perintah Kerja) senilai Rp.5.500.000.000,” jelasnya.

SPK tersebut bertentangan dengan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa karena tidak dilengkapi dengan perencanaan teknis pekerjaan, tidak ada RAB maupun kontrak serta tidak melalui proses pelelangan maupun penawaran.

Pos terkait