Ormas Dayak Kotim Kecam Laporan BNPB ke Presiden soal Aktivitas Warga di Tengah Kabut Asap

kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan
Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan terpantau di Jalan HM Arsyad Sampit, Kamis (24/9/2026). (Usay Nor Rahmad/Radar Sampit)

SAMPIT, Radarsampit.com – Pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait kondisi masyarakat di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar) di tengah kabut asap karhutla menuai sorotan. Gerakan Barisan Antang Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menilai kondisi di lapangan tidak bisa disebut normal begitu saja.

Ketua Gerakan Barisan Antang Dayak Kotim, Kasmo Edot, bahkan mengecam laporan BNPB kepada Presiden yang menyebut aktivitas masyarakat masih berjalan normal meski asap karhutla cukup tebal.

Bacaan Lainnya

“Laporan-laporan semacam ini ke Presiden membuat penanganan itu tidak maksimal dan kita dianggap biasa. Yang pasti kami mengecam laporan dari BNPB ke Presiden,” tegas Kasmo.

Menurutnya, situasi yang dihadapi masyarakat jauh dari kondisi normal. Warga memang masih beraktivitas, tetapi harus menjalani keseharian dengan kualitas udara yang terganggu akibat kabut asap.

Dampak kesehatan, kata Kasmo, juga mulai dirasakan masyarakat. Ia menyebut adanya warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), termasuk relawan yang disebut turut terdampak.

“Normal dari mana? Seluruh warga masyarakat sekarang menghirup udara yang tidak lagi sehat. Ada banyak juga yang terdampak ISPA. Bahkan relawan ada yang menjadi korban dan meninggal,” ujarnya.

Kasmo menegaskan, aktivitas ekonomi dan mobilitas warga tidak bisa menjadi satu-satunya indikator untuk menyimpulkan kondisi masih normal. Menurut dia, masyarakat tetap bekerja karena memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi.

Aspek keselamatan juga menjadi perhatian. Ia menyinggung kecelakaan yang menewaskan seorang pelajar SMK di tengah kondisi jarak pandang yang terganggu kabut asap.

“Jangan hanya melihat aktivitas warga masih berjalan, lalu dikatakan normal. Lihat kondisi udara, kesehatan masyarakat dan keselamatan warga,” katanya.

Karena itu, Kasmo meminta pemerintah pusat mendapatkan laporan yang menggambarkan situasi faktual di daerah. Menurutnya, kondisi lapangan harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan penanganan karhutla dan kabut asap.

Sebelumnya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan laporan penanganan karhutla kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas, Rabu (23/9/2026).

Suharyanto mengakui asap di Kalteng dan Kalbar masih cukup tebal. Kondisi tersebut bahkan berdampak terhadap penerbangan komersial dan pelaksanaan operasi udara untuk penanganan karhutla.

Namun, ia menyebut aktivitas masyarakat secara umum masih berlangsung normal.

“Tapi kami pastikan roda kehidupan masyarakat ini berjalan normal. Jadi lalu lintas, toko-toko, rumah makan, dan lain sebagainya juga biasa. Tidak ada yang terganggu,” kata Suharyanto.

Ia menjelaskan, gangguan lebih banyak terjadi pada akses keluar-masuk wilayah. Tebalnya kabut asap juga menyulitkan operasi udara, termasuk pelaksanaan water bombing, karena jarak pandang menjadi terbatas.

 

 

 

 

Pos terkait