KUALA KAPUAS, radarsampit.com – Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dinilai semakin memperberat beban perekonomian rakyat. Keputusan itu akan semakin memukul ekonomi masyarakat yang belum pulih sepenuhnya dari keterpurukan akibat Covid-19.
Penyaluran sejumlah bantuan sebagai antisipasi dampak kenaikan, dinilai tak membantu rakyat secara merata. Apalagi banyak warga yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi atau usaha yang gulung tikar. Pemerintah diminta membatalkan kebijakan tersebut.
Hal tersebut merupakan garis besar aspirasi yang disuarakan sejumlah mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kabupaten Kapuas menggelar aksi damai untuk mendesak pembatalan kebijakan tersebut, Kamis (8/9), di depan Kantor DPRD Kapuas, Jalan Tambun Bungai.
Ketua HMI Cabang Kapuas Ariadi mengatakan, pihaknya menolak kenaikan barga BBM subsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat. Terutama kelas menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang belum sepenuhnya pulih akibat terdampak pandemi Covid-19.
”Selain itu, meminta pemerintah memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat, sehingga penyaluran BBM dapat tepat sasaran, yakni ke masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM,” ucapnya, Kamis (8/9).
Pihaknya juga mendesak pemerintah memberantas mafia di sektor minyak dan gas dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan. ”Juga meminta pemerintah melakukan relokasi anggaran kementerian, lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM,” katanya.
Terpisah, Ketua DPD KNPI Kalteng M Alfian Mawardi menegaskan, pihaknya menolak kenaikan BBM. Pasalnya, kenaikan BBM akan menyebabkan kenaikan harga bahan pokok lainnya.
”Keputusan untuk menaikkan harga BBM subsidi harusnya lebih melihat dampak besarnya untuk masyarakat. Imbasnya, harga-harga, terutama bahan kebutuhan pokok pasti juga ikut naik,” ujar Alfian.
Dia menambahkan, pengalihan anggaran subsidi melalui penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM, merupakan upaya pemerintah mencegah Indonesia terkena imbas resesi global yang saat ini penuh ketidakpastian.
