PALANGKA RAYA, radarsampit.com – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat menyelenggarakan workshop bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah tentang ”Pemahaman Aspek Hukum dalam Infrastruktur Ketenagalistrikan”. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Palangka Raya, Jumat (24/11).
Acara ini dihadiri Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Kalteng Edi Irsan Kurniawan; Plt Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi (PPK) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat (UIP KLB) Dicky Saputra.
Adapun jumlah peserta sebanyak 42 pegawai PLN Grup Kalteng, baik itu dari PLN UIP KLB maupun PLN UP3 Palangka Raya dengan narasumber Kepala Seksi Tata Usaha Negara (Kasitun) Kejati Kalteng Amardi Petrus Barus.
PLT Senior Manager PPK UIP KLB Dicky Saputra mengatakan, kegiatan pendampingan hukum itu sangat penting. Hal tersebut agar pembangunan yang dilakukan tidak terhambat karena adanya gugatan atau permasalahan hukum di lapangan.
”Kami berharap dari kegiatan ini dapat menjadi salah satu upaya untuk memetakan potensi atau kerawanan status hukum yang bisa saja terjadi dalam proses pembangunan serta bagaimana mengantisipasinya agar tidak menjadi masalah kedepannya,” lanjut Dicky.
General Manager UIP KLB Muhammad Dahlan Djamaluddin mengapresiasi Kejati Kalteng atas kerja sama yang telah terjalin. ”Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kejati Kalteng yang sudah bekerja sama dengan kami, baik itu dalam hal pelayanan pelanggan maupun pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Melalui sinergi ini, sehingga proyek-proyek ketenagalistrikan di Kalteng dapat berjalan lancar,” ujarnya.
