SAMPIT, radarsampit.com – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor memastikan tahun ini Pemkab Kotim sudah melunasi semua tunggakan, baik tambahan penghasilan pegawai (TPP), dana desa, hingga utang proyek pembangunan sebelumnya. Program pembangunan bakal berjalan mulus karena tak ada beban membayar utang.
”Untuk tahun 2024 semuanya sudah tuntas dan beres dan perlu diketahui, utang tahun 2023 sudah diatasi dengan baik. Artinya, persoalan sudah diselesaikan oleh pemerintah daerah,” kata Halikinnor, Senin (29/1/2024).
Halikinnor mengaku tidak nyaman ketika Pemkab Kotim dibebankan utang. Namun, kondisi keuangan daerah saat itu yang menyebabkan persoalan tersebut, ditambah lagi beban utang program pembangunan sebelumnya masih menyandera APBD Kotim.
Menurutnya, dengan lunasnya utang tersebut, tidak lagi jadi beban bagi kepala daerah. Dengan demikian, pembangunan bisa berjalan normal, karena anggaran daerah sudah diproyeksikan untuk penuntasan visi dan misi kepala daerah tersebut.
”Setelah ini kita bisa bergerak leluasa di tahun 2024 tanpa beban. Jadi, anggaran kita bisa digunakan sesuai pos anggarannya tanpa harus ada keributan tunggakan dan lain sebagainya,” ujar Halikinnor.
Halikinnor menjelaskan, sebenarnya pembayaran tunggakan TPP dan lainnya ditargetkan tuntas Desember 2023 lalu. Namun, transfer anggaran dari pemerintah pusat baru masuk 27 Desember 2023, sore hari, sehingga tidak cukup waktu bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mengatur penyaluran anggaran sesuai keperluan masing-masing.
Kendati tidak sesuai target yang diharapkan, pihaknya bersyukur kewajiban tersebut telah terpenuhi. ”Sebenarnya tidak sampai tahun ini semuanya beres di 2023, tapi karena persoalan teknis, akibatnya hanya tertunda beberapa pekan saja,” kata Halikinnor.
Halikinnor juga meminta maaf pada jajaran ASN dan kepala desa di wilayah itu, karena sempat menimbulkan keresahan mengenai utang TPP yang beberapa periode tidak terbayarkan.
”Pemerintah ini komitmen dengan apa yang seharusnya sudah menjadi hak pegawai. Saya tegaskan sebagai bupati, bahwasanya apa yang menjadi urusan kewajiban memang harus diprioritaskan,” katanya. (ang/ign)
