BALI, RadarSampit.com – Upaya digitalisasi tak membuat anggaran pendapatan belanja negara (APBN) efisien. Justru, bisa semakin boros. Sebab, setiap kementerian/lembaga (K/L) berlomba-lomba membuat aplikasi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, keuangan negara tengah digunakan untuk mentransformasi ekonomi, pemerintahan, dan masyarakat menjadi digital. Sayangnya, digitalisasi di aspek pemerintahan tidak semuanya digunakan dengan benar. Akibatnya, biaya yang dikeluarkan pemerintah menjadi tidak efisien.
“Bayangkan kita punya 400 ribu aplikasi dan juga 24 ribu kementerian/ lembaga. Setiap kementerian/lembaga itu punya 2.700 database sendiri-sendiri,” ungkap perempuan yang akrab disapa Ani itu di Bali International Convention Center, Senin (12/7). Dianggap tidak efisien, karena banyak aplikasi itu tidak bisa beroperasi secara multifungsi.
Ani berkomitmen mengevaluasi itu, melalui intergovernmental connection untuk menampung keperluan ekonomi, pemerintah, dan publik. Yakni pengembangan aplikasi e-goverment. ’’Jadi nggak setiap kementerian/lembaga membuat aplikasi sendiri-sendiri yang tidak interoperable tapi mereka akan lebih terkoordinasi,’’ jelasnya.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menegaskan, pemborosan anggaran perlu ditekan dengan berbagai cara. Dia mendukung dan mengapresiasi upaya pemerintah untuk penyatuan aplikasi. Hal itu justru perlu dipercepat. ’’Karena jika banyak aplikasi yang tak terurus dengan baik, malah down. Sistem error. Fiturnya tidak optimal dimanfaatkan pengguna,’’ ujarnya. (han/bay)
