SAMPIT, radarsampit.com – Bupati Kotim Halikinnor mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas apabila ada praktik menyimpang dalam pengelolaan sektor pelabuhan di wilayah yang dipimpinnya. Perkara yang ditangani Polda Kalteng tersebut diduga terkait pungutan liar.
”Bagus saja aparat turun, supaya ketahuan jika ada permainan (dalam pengelolaan) pelabuhan bisa diselesaikan,” ujar Halikinnor, Sabtu (14/6).
Halikinnor mengaku belum mengetahui secara lengkap duduk perkara yang dibidik aparat. Akan tetapi, menurutnya, ada indikasi pungli dan pungutan melawan hukum. ”Informasinya ada yang memungut dan segala macam,” katanya.
Halikinnor mendorong langkah tegas dan penegakan hukum dari Polda Kalteng untuk menyeret siapa pun yang terlibat jika itu benar terjadi. Hal itu penting karena sektor pelabuhan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan pelayanan dalam bidang transportasi.
Sementara itu, sampai kemarin belum ada penjelasan resmi dari Polda Kalteng terkait perkara yang tengah diusut itu. Informasi dihimpun Radar Sampit, kantor pelabuhan di Sampit sempat digeledah aparat.
Penggeledahan diduga terkait proses penyelidikan dugaan pelanggaran hukum dalam pengelolaan fasilitas pelabuhan, termasuk soal badan usaha pelabuhan dan manajemen operasional. Sejumlah pejabat KSOP, Pelindo, pengusaha pelabuhan, hingga Dinas Perhubungan Kotim dimintai keterangan.
Praktisi kepelabuhanan di Kotim Rudy Irwandy menyambut baik langkah aparat yang menelisik dugaan penyimpangan sektor pelabuhan. Hal itu jadi titik awal untuk membenahi tata kelola kepelabuhanan di Kotim. Apalagi indikasi permainan di sektor itu belum pernah tersentuh.
”Jika benar ada penggeledahan, itu menandakan keseriusan penegak hukum dalam mencari alat bukti. Sektor pelabuhan ini sudah lama jadi sorotan karena pengelolaannya yang semrawut. Kami mendukung penuh agar persoalan ini diusut tuntas,” ujar Rudy.
Anggota Komunitas Peduli Kotim Eka Sazli menegaskan pentingnya mengawal proses hukum secara terbuka dan menyeluruh. Dia menilai langkah Polda Kalteng merupakan sinyal positif dalam menegakkan hukum di sektor yang selama ini kurang tersentuh.
