Warga Kumai Perlu Dermaga Penyeberangan

Penyeberangan,Kumai
Sejumlah warga yang memanfaatkan kelotok penyeberangan dari kawasan Kumai Hulu menuju Kumai Seberang. (istimewa)

PANGKALAN BUN – Kecamatan Kumai sudah saatnya memiliki pelabuhan penyeberangan untuk jasa transportasi barang maupun orang ke kawasan Kumai Seberang.

Pasalnya selama ini pelabuhan yang berada di seberang Pasar Cempaka Kelurahan Kumai Hulu itu aksesnya melalui aset milik pribadi warga setempat.

Salah seorang warga Kecamatan Kumai, Ahmad Subandi mengatakan bahwa akses pelabuhan untuk penyeberangan itu sempat ditutup oleh H Supian (warga setempat).

Hal itu terjadi karena beberapa kali pihak pemilik telah meperingatkan warga yang melintas tidak menyalakan kendaraannya. “Namun warga membandel dan dinilai mengganggu pemilik rumah sekitar pelabuhan tersebut,” katanya.

Tidak hanya itu, sering kali hempasan ombak kelotok yang akan bersandar atau yang akan berangkat membawa penumpang sering kali mengganggu tiang rumah warga.

“Rumah warga kadang sampai goyang, pada kondisi tertentu, apalagi namanya banyak orang ada yang membawa motor suaranya keras dan mengganggu pemilik rumah, maka dengan alasan itu menurut saya perlu sekali pemerintah memikirkan pelabuhan penyeberangan untuk akses masyarakat ke Kumai seberang,” jelas Subandi.

Baca Juga :  Maling Beraksi Bobol Gudang Material

Menurutnya saat ini belum ada akses lain untuk ke pelabuhan selain jalur tersebut, padahal jalur itu merupakan untuk akses ekonomi, sekolah anak-anak, dan akses warga saat akan menyeberang menggunakan kelotok.

Subandi menyarankan agar untuk sementara bisa memanfaatkan pelabuhan wisata yang yang selama dua tahun ini nyaris tidak digunakan. Harapannya hal itu bisa menghidupkan Pasar Tanjung Puting yang mangkrak karena tidak ada aktivitas. “Yang jelas pelabuhan penyeberangan itu penting dan harapan kami segera dicarikan solusi,” harap Tokoh masyarakat Kumai ini.

Ie menyebut bahwa pelabuhan penyeberangan yang ada sudah tidak layak. Selain pelabuhan, tarif kelotok penyeberangan juga perlu diatur sehingga ada penyetaraan dan jelas. Sementara itu pihak terkait seperti Dinas Perhubungan masih akan dimintai tanggapan perihal keluhan dan harapan warga Kumai ini. (sam/sla)



Pos terkait