SAMPIT, radarsampit.com – Momentum menjelang pemilihan kepala daerah merupakan masa rawan menggoreng isu atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Publik rentan terprovokasi apabila tak hati-hati menjaring informasi. Di sisi lain, tokoh atau elite politik perlu hati-hati bertindak agar tak jadi sasaran ”penggorengan”.
Pengamatan Radar Sampit, penggorengan isu atau penggiringan opini kerap terjadi menjelang momentum pesta demokrasi. Sasarannya tokoh atau elite politik yang memiliki pengaruh di masyarakat atau sejumlah kalangan.
Peristiwa yang menimpa eks Ketua KNPI Kotim, Endra Rosana, merupakan contoh terbaru rentannya kabar tak jelas bisa dengan mudah memengaruhi asumsi publik. Penggalan percakapan dalam grup WhatsApp yang belum ada kejelasan, langsung ditanggapi beragam, yang mengarah pada indikasi kecurangan.
Isi tangkapan layar percakapan itu memperlihatkan Endra meminta daftar nama dalam organisasi kepemudaan yang akan mengikuti seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Publik yang menerima penggalan pesan itu menyoal kalimat ”pantau dan amankan” yang ditulis ER. Sebagian menuding ada upaya intervensi.
”Bisa dipercepat listnya yang daftarlah, biar kita bisa pantau dan amankan. Jangan lupa segera lengkapi persyaratannya,” demikian isi lengkap pesan tersebut.
Setelah ramai tanggapan miring merespons penggalan pesan itu, Endra akhirnya memberikan klarifikasi, Jumat (26/4/2024).
Dia membantah tudingan melakukan intervensi dalam perekrutan petugas PPK yang sudah mulai berjalan. Tuduhan itu dinilai tidak berdasar. Apalagi hanya berdasarkan tangkapan layar percakapan di grup WhatsApp.
”Itu adalah tudingan yang tidak berdasar sama sekali,” tegas Endra.
Endra menuturkan, selama menjabat sebagai Ketua KNPI selama tujuh tahun di Kotim, selalu mendorong agar generasi muda terlibat dalam berbagai bidang di Kotim. Termasuk salah satunya menjadi bagian dari proses demokrasi, baik sebagai petugas atau lainnya.
Karena itu, lanjutnya, tidak ada salahnya berusaha memperjuangkan agar generasi muda bisa berkiprah dengan baik dan tidak dipandang sebelah mata. Terutama dalam penyelenggaraan pemilu.
