Radarsampit.com – Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Salah satu tujuan utama dari regulasi ini adalah meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja daerah, serta menciptakan keadilan dalam distribusi pajak.
Sebagaimana dijelaskan di laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), undang-undang ini mengatur pengenaan opsen pada tiga jenis pajak daerah, yaitu:
• Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
• Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
• Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
• Opsen PKB ditetapkan sebesar 66 persen.
• Opsen BBNKB juga sebesar 66 persen.
• Opsen Pajak MBLB sebesar 25 persen.
Dengan adanya opsen ini, pembayaran pajak kendaraan bermotor akan mencakup tujuh komponen, yaitu:
• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
• Opsen BBNKB
• Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
• Opsen PKB
• SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan)
• Biaya Administrasi STNK
• Biaya Administrasi TNKB
Namun, apa sebenarnya opsen pajak, apa tujuan diberlakukannya, dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat?
Apa Itu Opsen Pajak?
Opsen pajak adalah pungutan tambahan atas pajak daerah tertentu, termasuk PKB dan BBNKB. Pungutan ini dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pajak yang terutang.
Dalam kebijakan baru ini, opsen untuk PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% dari jumlah pajak yang harus dibayar.
Sebagai gambaran, sebelumnya PKB dan BBNKB dipungut oleh pemerintah provinsi, kemudian hasilnya dibagi kepada pemerintah kabupaten/kota melalui mekanisme bagi hasil.
Dengan adanya opsen pajak, pemerintah kabupaten/kota kini memiliki kewenangan untuk memungut tambahan pajak secara langsung, menggantikan sistem bagi hasil.
Tujuan Opsen Pajak
Kebijakan ini memiliki beberapa tujuan utama:
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Opsen pajak memberikan sumber pendapatan langsung kepada pemerintah kabupaten/kota tanpa bergantung pada mekanisme bagi hasil dari provinsi.
Hal ini memperkuat otonomi keuangan daerah.
Mendorong Efisiensi Pemungutan Pajak: Dengan pengelolaan langsung, pemerintah daerah dapat lebih aktif dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan efisiensi administrasi.
Meningkatkan Transparansi: Pendapatan dari pajak menjadi lebih mudah dilacak dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Apa Bedanya dengan Pajak Kendaraan Lain?
Sebelum adanya opsen pajak, PKB dan BBNKB sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Hasil pemungutan ini kemudian dibagi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Namun, sistem ini sering dianggap kurang efisien dan tidak memberikan fleksibilitas penuh kepada kabupaten/kota untuk mengelola pendapatannya.
Dengan opsen pajak, kabupaten/kota memperoleh tambahan penerimaan sebesar 66% dari pajak terutang.
Ini memberikan sumber dana langsung tanpa harus menunggu transfer dari provinsi, mempercepat pengelolaan dana untuk kebutuhan daerah.
Penyesuaian Tarif PKB dan BBNKB
Untuk mengimbangi penerapan opsen pajak, pemerintah telah menurunkan tarif dasar PKB dan BBNKB.
Misalnya, tarif PKB untuk kepemilikan kendaraan pertama yang sebelumnya maksimal 2% kini ditetapkan maksimal 1,2%.
Simulasi Perhitungan Sebelum dan Sesudah Opsen Pajak
Misalkan seorang wajib pajak memiliki kendaraan dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebesar Rp300.000.000. Berikut perbandingan perhitungan pajak sebelum dan sesudah penerapan opsen pajak:
Sebelum Opsen Pajak:
Tarif PKB: 2%
PKB Terutang: Rp300.000.000 x 2% = Rp6.000.000
Total Pajak Dibayar: Rp6.000.000
