SAMPIT – Sejumlah perusahaan yang kerap menggunakan jalan lingkar selatan Kota Sampit sepakat membentuk konsorsium guna perbaikan ruas tersebut. Apabila ada perusahaan yang melanggar kesepakatan, jalur itu akan ditutup bagi semua angkutan.
Hal tersebut merupakan keputusan rapat yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemkab Kotim terkait tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Kalteng mengenai rencana penutupan jalan lingkar selatan Kota Sampit, Jumat (25/6). Rapat itu dipimpin Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo dan dihadiri Wakil Bupati Kotim Irawati.
”Pihak perusahaan juga sepakat untuk menaati aturan pengalihan rute lintasan dengan tidak melewati jalur dalam kota,” kata Plt Kepala Dinas Perhubungan Kotim Siagano, Jumat (25/6).
Menurut Siagano, perbaikan jalan oleh pihak ketiga tersebut akan dilakukan dengan metode rigid pavement (perkerasan kaku/cor beton). Salah satu perusahaan ditunjuk sebagai koordinator perusahaan lainnya.
”Selambat-lambatnya 1 Juli perwakilan perusahaan yang ditunjuk sebagai koordinator diminta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk membahas teknis dan perhitungan pembiayaan yang diatur dalam perjanjian kerja sama para pihak. Selambat-lambatnya minggu kedua Juli 2021,” ujarnya.
Siagano menambahkan, apabila dalam pelaksanaan terdapat pihak yang melanggar dan tidak konsisten dengan kesepakatan, pihak yang bersangkutan tidak diperbolehkan melewati jalur lingkar selatan.
”Kita lihat nanti. Apabila perusahaan tidak dapat konsisten dengan kesepakatan dan melanggar aturan, maka diminta tidak melintasi ruas jalur lingkar selatan,” ujarnya.
Terpisah, anggota Komisi UV DPRD Kotim Handoyo J Wibowo mengatakan, kebijakan Pemprov yang sebelumnya mengusulkan penutupan jalan lingkar selatan bagi angkutan perusahaan akan berdampak buruk pada jalan kabupaten.
”Dampaknya, ketika jalur itu dilarang, saya yakin truk akan melintas jalan kabupaten. Mereka akan masuk dalam Kota Sampit lagi dari Bundaran Balanga, kemudian melewati Jalan Jenderal Sudirman dan Kapten Mulyono, serta HM Arsyad. Ini akan merugikan kabupaten,” ujarnya.
Handoyo menuturkan, kebijakan menutup jalan lingkar selatan tentunya akan jadi mimpi buruk bagi pemerintah kabupaten. Padahal, baru saja aspal di Jalan Jenderal Sudirman selesai. Maka, tidak menutup kemungkinan aspal itu akan rusak kembali jika jalan lingkar selatan ditutup.
”Konsekuensinya adalah jalan yang baru diaspal dan diperbaiki rusak lagi, karena muatan truk yang melintas gila-gilaan. Ada yang sampai 20 ton, sementara kemampuan jalan hanya kelas III dengan maksimal 8 ton,” kata politikus Demokrat tersebut.
Bahkan, menurut Handoyo, Pemkab Kotim pun bisa mengambil keputusan ekstrem menutup ruas jalan kabupaten. Hal itu tentunya akan merugikan lebih banyak lagi sektor usaha.
Sebelumnya diberitakan, Pemprov Kalteng mengeluarkan kebijakan sepihak dengan menutup jalan lingkar selatan Kota Sampit. Hal tersebut membuat iklim investasi di Kotim terancam hancur-hancuran, karena jalur itu merupakan urat nadi perekonomian.
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Gubernur Kalteng Nomor 551.2/87/DISHUB yang dikeluarkan tanggal 17 Juni 2021. Perihal surat itu mengenai Penghentian Angkutan Barang Tambang, Perkebunan, dan Kehutanan Melewati Jalan Umum dan Angkutan Melebih Daya Angkut serta Tidak Sesuai Kelas Jalan.
Jalan lingkar selatan Kota Sampit merupakan salah satu ruas yang diminta ditutup. Ada dua ruas lainnya yang juga diperintahkan ditutup, yakni Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama, dan ruas Palangka Raya – Kuala Kurun.
