SAMPIT – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Cabang Sampit masih menunggu revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
Sebagaimana diketahui, dalam aturan tersebut pelaksanaan program Jaminan Hari Tua (JHT) menuai penolakan dari berbagai pihak terutama para buruh atau pekerja. Pasalnya, dalam aturan baru yang ditetapkan 2 Februari 2022 disebutkan bahwa dana JHT baru bisa dicairkan pada saat peserta berusia 56 tahun.
Keberatan dari banyak pihak tersebut terdengar oleh Presiden Jokowi, sehingga Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dipanggil Jokowi dan diberikan arahan untuk menyederhanakan aturan terkait program JHT.
“Menteri Ketenagakerjaan wacananya akan melakukan revisi aturan terkait pelaksanaan program JHT setelah dipanggil Pak Presiden Jokowi untuk menyederhanakan terkait tata cara penyelenggaraannya. Jadi, dari kami masih menunggu revisi aturan yang terbaru,” kata Yunan Shahada, Kepala BP Jamsostek Sampit, Rabu (23/2).
Yunan mengatakan, kebijakan mengenai dana JHT yang baru bisa dicairkan ketika peserta berusia 56 tahun berlaku efektif mulai 4 Mei 2022. “Jadi, kita masih mengacu pada aturan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Sebelum tanggal yang ditetapkan, peserta masih bisa melakukan klaim JHT setelah melewati masa tunggu 1 bulan dari surat keterangan pengunduran diri atau PHK dari perusahaan diterbitkan,” kata Yunan.
Berdasarkan aturan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam Pasal 35 ayat 2 disebutkan bahwa JHT merupakan program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Manfaat JHT berupa uang tunai yang besarnya diperoleh dari akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan dan ditambah dengan hasil pengembangannya.
“Uang tunai akan dibayarkan sekaligus apabila peserta sudah berusia 56 tahun sebagaimana yang diatur dalam PP 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT dan PP 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT,” katanya.
Selanjutnya dalam aturan yang masih berlaku berdasarkan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persayaratan Pembayaran Manfaat JHT disebutkan bahwa manfaat JHT dapat dibayarkan kepada peserta apabila peserta berhenti kerja karena alasan mengundurkan diri, PHK, dan meninggalkan negara Indonesia. Sedangkan, dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 terdapat perubahan regulasi, dimana manfaat JHT dapat dibayarkan pada saat peserta memasuki usia 56 tahun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.
“Dari kriteria persyaratan, kelengkapan dokumen klaim JHT karena mengundurkan diri atau PHK terdapat perubahan regulasi aturan. Di aturan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, selain dana baru dapat dicairkan pada usia 56 tahun, peserta juga baru bisa mengambil kelengkapan dokumen klaim JHT ketika telah berusia 56 tahun,” katanya.
Lebih lanjut, Yunan mengatakan berdasarkan data BP Jamsostek selama tahun 2021 klaim JHT sebagian besar disebabkan karena alasan pengunduran diri sebanyak 55 persen, pemutusan hubungan kerja (PHK) 36 persen dan usia pension sebanyak 3 persen.
Jika dilihat berdasarkan grafik masa kepersertaan, usia dan nominal selama periode 2021 menunjukkan masa kepesertaan 0-3 tahun sebesar 1.027.106 atau sebesar 42 persen dan diatas masa kepesertaan 20 tahun sebanyak 135.571. Dilihat berdasarkan nominal saldo tertinggi dari 0-5 juta sebanyak 1.072.042 dan paling sedikit diatas nominal saldo Rp 50 juta sebanyak 108.901. Sedangkan, berdasarkan usia paling banyak berusia 20-30 tahun sebanyak 1.196.955 atau 47 persen dan paling rendah di usia di atas 56 tahun sebanyak 162.614. (hgn/yit)
