TANGERANG, radarsampit.com – Polemik penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sejatinya tidak hanya dirasakan oleh orang tua murid. Para kepala daerah, khususnya bupati juga memendam rasa yang sama. Mereka berharap bisa duduk bareng dengan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim untuk bersama-sama memecahkan masalah PPDB.
Sikap dari para bupati terkait dengan PPDB itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Sutan Riska Tuanku Kerajaan di sela Rakernas Apkasi di Kabupaten Tangerang kemarin (20/7). Dia adalah Bupati Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barata. “(Polemik) aturan zonasi kami bahas di forum (Rakernas) ini,” katanya.
Kegiatan Rakernas Apkasi yang dihadiri bupati-bupati seluruh Indonesia itu, dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin kemarin. Acara yang disertai dengan pameran produk unggulan kabupaten-kabupaten itu, digelar sampai Sabtu (22/7) besok. Pembahasan utamanya adalah kesiapan menyambut Pemilu 2024.
Lebih lanjut Sutan mengakui bahwa dalam pelaksanaan PPDB berbasis zonasi itu, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. “Kami ingin duduk bareng bersama dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,” katanya. Supaya bisa dicarikan solusi bersama-sama untuk kebaikan pelaksanaan PPDB di tahun-tahun mendatang.
Sutan mengatakan persoalan dalam pelaksanaan PPDB berbasis zonasi sudah menjadi keresahan orang tua. Khususnya orang tua yang anaknya tidak lolos PPDB berbasis zonasi. Padahal pada kenyataannya yang bersangkutan tinggalnya di sekitar sekolah.
“(Zonasi) ini jadi permasalahan yang mendasar,” katanya.
Permasalahan PPDB juga berimplikasi pada pemenuhan atau pengisian bangku sekolah. Sutan mengatakan ada laporan sebuah sekolah yang sepi muridnya. Di sisi lain ada sekolah yang sangat ramai atau padat muridnya. Padahal keduanya sama-sama sekolah negeri.
Dia berharap ada pembahasan soal PPDB dengan pemerintah pusat. Sehingga sistem PPDB berbasis zonasi yang aslinya baik, harus bisa berjalan dengan baik pula.
