Desak Pemkab Kotim Manfaatkan Lahan Tidur untuk Pertanian

petani bawang
TANAMAN BAWANG MERAH: Lahan bawang merah milik kelompok pertanian Margo Rukun Permai Kelurahan Pasir Putih Kecamatan MB Ketapang. (ISTIMEWA/RADAR SAMPIT)

SAMPIT, radarsampit.com – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Juliansyah mendorong pemerintah menggalakan program pemanfaatan lahan tidur. Program ini dianggap mampu dan tepat untuk menekan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, serta menjadikan lahan  produktif dan bernilai ekonomis.

“Saya punya solusi yang akan saya tawarkan ke pemerintah kabupaten, dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di setiap tahunnya, salah satunya adalah program pemanfaatan lahan tidur milik masyarakat,” kata Juliansyah.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, program itu bisa diandalkan. Misalkan masyarakat yang memiliki lahan tidur tidak dimanfaatkan, dibantu pemerintah untuk membuka lahan hingga penyediaan bibit. Pasalnya ada ribuan hektare lahan di Kotim diduga itu milik warga namun tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakan lahan tersebut.

“Saya banyak bertemu warga, alasan mereka tidak membuka lahan itu karena tidak punya modal. Mereka biarkan menjadi semak belukar. Makanya melihat jumlah lahan itu cukup banyak saya sepakat, agar ada program andalan pemanfaatan lahan tidur itu oleh pemerintah,” terangnya.

Baca Juga :  PT Hutan Sawit Lestari Ramaikan Pawai Pembangunan

Menurutnya, pemkab bisa membantu melalui APBD untuk pembukaan dan penyediaan bibit untuk bercocok tanam. Selama ini masyarakat enggan bercocok tanam, karena kendala di sistem pembukaan lahan yang masih tradisional. Mereka masih mengandalkan dengan cara sistem bakar. Cara itu tidak diizinkan sehingga warga memilih untuk membiarkan lahan tersebut.

“Tapi kalau dibantu pemerintah saya yakin lahan tidur yang selalu jadi santapan karhutla setiap tahunnya bisa berkurang,“ ujarnya.

Untuk melaksanakan program itu, tidak memerlukan dana besar. Setiap kelompok tani beranggotakan puluhan orang, dengan minimal luasan 50 hektare per kelompok,  menghabiskan dana Rp 200 juta.

“Banyak keuntungannya, membantu masyarakat dalam kemandirian di sektor pangan, masyarakat juga akan sejahtera, ekonomi mereka akan lebih baik dengan berusaha bercocok tanam itu,” tandasnya. (ang/yit)



Pos terkait