SAMPIT, radarsampit.com – Ramai-ramai pencalonan bupati dan wakil Kotim tak hanya diikuti kalangan politikus. Sejumlah elite birokrat di jajaran Pemkab Kotim juga ikut bersaing memperebutkan rekomendasi partai politik.
Sebelumnya ada nama Sekda Kotim Fajrurrahman yang mendaftar ke partai politik. Langkahnya diikuti pejabat lainnya, yakni Machmoer (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotim) dan Siyono (Camat Parenggean).
Dari tiga elite birokrat Kotim itu, baru Siyono yang terang-terangan memberikan pernyataan terkait langkah politiknya itu. Hal itu disampaikannya saat mendaftar ke Partai Nasdem akhir pekan lalu.
”Tujuan saya mendaftar dengan harapan lolos. Sebelumnya saya juga sudah mendaftar ke Gerindra dan PKS. Insya Allah, Senin akan mendaftar ke PDIP. Tahun 2019 saya juga mendaftar sebagai wakil bupati. Nasib saya biarkan Tuhan yang atur. Terpenting sesuai kemampuan saya,” ujar Siyono yang melamar sebagai bakal calon wakil bupati ini.
Sepak terjang sejumlah elite birokrat tersebut dinilai tak melanggar aturan. Pasalnya, mereka belum ditetapkan sebagai calon oleh KPU.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotim Kamaruddin Makkalepu mengatakan, PNS yang mengikuti pilkada harus mundur saat ditetapkan sebagai pasangan calon.
Ketentuan itu merujuk UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mengatur terkait ketentuan ASN yang maju pilkada. Dalam Pasal 56 dan 59 ayat 3 disebutkan, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak ditetapkan sebagai calon.
”ASN yang ingin ikut Pilkada 2024 diharapkan memahami regulasi dan aturan yang sudah ditetapkan. Undang undang ini penting, karena mengatur ketentuan ASN yang ingin maju di ajang pilkada agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” katanya. (ang/hgn/yn/ign)
