SAMPIT, radarsampit.com – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) November mendatang dibayangi brutalnya politik uang layaknya pemilu legislatif 14 Februari lalu.
Eksistensi pembunuh demokrasi tersebut harus diredam. Masifnya edukasi dinilai jadi kunci agar masyarakat lebih jeli memilih pemimpin.
”Hari ini masyarakat bisa mendapakan Rp100-200 ribu. Tapi, lima tahun mereka menderita. Fakta itu terjadi di pemilu legislatif. Ada istilah, walaupun tidak kenal asal ada uangnya, maka mereka pilih. Harapannya, hal begini tidak terjadi lagi,” kata bakal calon bupati Kotim Jhon Krisli, akhir pekan lalu.
Jhon Krisli disinyalir menjadi korban brutalnya politik uang dalam pemilu legislatif lalu. Meski memiliki rekam jejak dan pengalaman panjang dalam dunia politik, Jhon kalah bersaing dengan calon lainnya yang berlaga di daerah pemilihan IV Kotim. Dia hanya meraih 962 suara.
Menurut Jhon, apabila masyarakat berpikir memilih sosok pemimpin yang mau mengeluarkan uang untuk membayar mereka, pemimpin demikian akan berusaha mengembalikan modal. Perilaku korupsi bakal rentan terjadi melalui berbagai cara.
”Misalnya proyek harus bayar fee 5-10 persen, karena untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan melalui uang pribadi (saat pilkada) atau investor yang membiayai dia. Inilah yang terjadi saat ini,” ungkap Jhon.
Jhon tak membantah untuk maju mencalonkan diri memang perlu persiapan finansial. Akan tetapi, hal itu untuk membiayai ongkos kegiatan yang wajar, seperti sosialisasi, kampanye, atau membayar honor saksi. Modal tersebut akan membengkak jika untuk membayar pemilih.
”Yang kita hindari memberi secara perseorangan. Kita tahu dalam momen demokrasi membutuhkan biaya tinggi. Tapi, kalau kita mau berbuat bersama, bukan berarti tidak ada cost. Pasti ada, tetapi tidak sebesar yang kita bayangkan,” ujar mantan ketua DPRD Kotim dua periode ini.
Lebih lanjut Jhon menegaskan, apabila pemimpin terpilih bukan karena politik uang, maka rakyat yang akan diuntungkan. Sosok tersebut akan benar-benar bekerja dan memiliki tanggung jawab moral menjalankan amanah masyarakat.
