SAMPIT, RadarSampit.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akan kembali melakukan tes penjaringan tenaga kontrak ( tekon) daerah. Hal ini setelah seleksi tahap pertama sudah dilakukan 23 Juni lalu, namun sejumlah kebutuhan masih banyak. Kebijakan ini juga menjawab keresahan dari para tekon yang tidak lulus dalam seleksi tahap I sebelumnya, seperti di tenaga kesehatan dan tenaga pendidik.
Hal ini disampaikan Bupati Kotim Halikinnor didampingi Sekretaris Daerah Fajrurahman serta beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Ketua PWI Kotim Siti Fauziah tadi malam, yang menggelar jumpa pers.
“Saya beberapa hari ini berupaya mencari solusi. Pertama di bidang pendidikan setelah saya dapat laporan di Desa Tumbang Gagu. salah salah satunya 5 orang tekon 1 orang pun tidak lulus. Pemerintah daerah tidak mungkin membiarkan,”ujar Halikinnor.
Untuk tekon guru lanjut Halikin, ada solusi yang akan mereka tawarkan kepada tekon yang belum lulus. Pertama dilakukan seleksi ulang tahap 2 yang dilakukan pemerintah daerah. Khususnya mereka yang tidak lulus diseleksi tahap I lalu. Dalam beberapa minggu ke depan akan kembali digelar.
“Solusi kedua, kita bisa mengangkat lagi dengan dana BOSDA , Pemkab akan menambah BOSDA. Ini kalau tekon dihapus maka guru masih bisa diselamatkan, tapi kalau tekon di 2023 akan diberhentikan total,”tegasnya.
Dirincikan Halikinnor, dalam seleksi tahap I guru yang lulus 285 sebelumnya 671 orang sehingga berkurang 386 orang. Sedangkan tenaga kesehatan jumlah nakes yang dinyatakan 434 jumlah sebelumnya 549 jadi berkurang sebanyak 115 orang.
“Saya kasih waktu kepada BKD untuk menyiapkan ini selama 1 minggu kedepan, dalam 1 minggu ini akan ketahuan berapa kekurangan guru. Lalu selanjutnya bisa kita seleksi lagi,”ujarnya.
Jika pun dalam seleksi tahap II ini juga tidak lulus lanjut bupati, maka itu sudah ketentuan, dan tidak bisa dipaksakan. Selain itu Halikinnor juga menyebutkan, ada sejumlah tenaga honorer yang tidak dilakukan tes sebelumnya yakni sopir, cleaning service. “Karena mereka ini tergantung penilaian masing-masing kepala OPD nya,” kata dia.
