Geram Ada Rencana Penghapusan TP PKK, Halikinnor Tegaskan Kepala Desanya yang Harus Mundur

bupati kotim halikinnor
SAMBUTAN: Bupati Kotim Halikinnor memberikan sambutan pada acara Launching Siskeudes Online, Rabu (27/7). (YUNI/RADAR SAMPIT)

SAMPIT, RadarSampit.com – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor geram dan tak habis pikir dengan salah satu desa di Kotim yang ingin menghapus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK). Dia menegaskan, kepala desa bersangkutan yang harusnya mundur apabila rencana itu dijalankan.

”Saya ingatkan, karena saya mendapatkan laporan ada salah satu desa yang mau menghapus PKK-nya. Salah itu. Kalau menghapus PKK, ya mundur kepala desanya,” tegas Halikinnor saat menghadiri acara Launching Siskeudes di Gedung Serbaguna Sampit, Rabu (27/7).

Bacaan Lainnya

Pada kegiatan yang dihadiri camat, serta kades se-Kotim itu, Halikinnor menegaskan, TP-PKK tidak bisa dihapus, karena PKK dilindungi undang-undang dan ada Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) soal itu.

”PKK itu dilindungi undang-undang dan ada Permendagrinya. Itu ex-officio atau melekat di jabatan suaminya,” kata Halikinnor.

Halikinnor menjelaskan siapa yang menduduki ketua TP-PKK di masing-masing tingkatan, mulai dari pusat hingga desa. ”Di pusat istri Presiden Joko Widodo itu ibu negara sebutannya. Untuk Ketua TP PKK pusat pasti istri Mendagri. Di provinsi istri gubernur, di kabupaten/kota istri bupati, di kecamatan istri camat, dan di desa otomatis istri kades. Kalau kades masih bujang, maka istri Sekcam sebagai Ketua TP-PKK,” jelasnya.

Baca Juga :  Tenggat Perusahaan Tinggal Sepekan, Ancaman Sanksi Menanti

Halikinnor mengaku tak habis pikir, karena ada desa yang tidak memahami hal tersebut. Bahkan menginginkan agar TP-PKK dihapus. Padahal, TP-PKK memiliki peran penting mendukung pemerintah dalam upaya penanganan stunting.

Pos terkait