SAMPIT, RadarSampit.com – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor geram dan tak habis pikir dengan salah satu desa di Kotim yang ingin menghapus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK). Dia menegaskan, kepala desa bersangkutan yang harusnya mundur apabila rencana itu dijalankan.
”Saya ingatkan, karena saya mendapatkan laporan ada salah satu desa yang mau menghapus PKK-nya. Salah itu. Kalau menghapus PKK, ya mundur kepala desanya,” tegas Halikinnor saat menghadiri acara Launching Siskeudes di Gedung Serbaguna Sampit, Rabu (27/7).
Pada kegiatan yang dihadiri camat, serta kades se-Kotim itu, Halikinnor menegaskan, TP-PKK tidak bisa dihapus, karena PKK dilindungi undang-undang dan ada Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) soal itu.
”PKK itu dilindungi undang-undang dan ada Permendagrinya. Itu ex-officio atau melekat di jabatan suaminya,” kata Halikinnor.
Halikinnor menjelaskan siapa yang menduduki ketua TP-PKK di masing-masing tingkatan, mulai dari pusat hingga desa. ”Di pusat istri Presiden Joko Widodo itu ibu negara sebutannya. Untuk Ketua TP PKK pusat pasti istri Mendagri. Di provinsi istri gubernur, di kabupaten/kota istri bupati, di kecamatan istri camat, dan di desa otomatis istri kades. Kalau kades masih bujang, maka istri Sekcam sebagai Ketua TP-PKK,” jelasnya.
Halikinnor mengaku tak habis pikir, karena ada desa yang tidak memahami hal tersebut. Bahkan menginginkan agar TP-PKK dihapus. Padahal, TP-PKK memiliki peran penting mendukung pemerintah dalam upaya penanganan stunting.
”Ada sepuluh program pokok PKK dan di situ ada hal yang berkaitan dengan penanganan kesehatan anak. Apalagi Kotim ini tertinggi stunting di Kalteng, bahkan termasuk zona merah di nasional. Tapi, alhamdulillah Kotim dapat penghargaan penanganan stunting yang dinilai sudah cukup bagus. Dana desa pun ada dana untuk PKK untuk menanggulangi ini,” ungkapnya.
Halikinnor melanjutkan, melalui peran TP-PKK itulah upaya penanganan stunting dapat dilakukan dengan maksimal. Oleh karena itu, peran TP-PKK tidak dapat dikesampingkan, karena selalu bersinergi dengan pemerintah daerah. Termasuk dalam mendukung pembangunan.
