SAMPIT, RadarSampit.com – Sengketa kepemilikan perkebunan kelapa sawit antara Acen dan Alpin Laurence cs di Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, belum menemui titik terang. Mediasi yang dijadwalkan Rabu (3/8), kembali tidak dihadiri Alpin Laurence.
Alpin hanya berkirim surat kepada Damang Cempaga Hulu, bahwa dirinya sibuk, sehingga tidak bisa menghadiri mediasi yang sebelumnya sudah disepakati utusannya, Mambang Tubil dan Agi.
Alhasil, dalam mediasi yang dihadiri Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim Untung TR bersama pengurus DAD Kotim lainnya itu menyepakati bahwa operasional kebun tersebut harus dilakukan, sehingga sekelompok orang yang beberapa hari terakhir menghentikan operasional di kebun diminta menghentikan aksinya. DAD akan mengambil alih mediasi terhadap keduanya, baik Acen dan Alpin Launrence.
Untung menegaskan, keputusan sidang majelis damang di Cempaga Hulu yang menyatakan kebun tersebut milik Acen sah secara hukum adat. Belum ada keputusan apa pun yang menganulir keputusan peradilan adat yang dilaksanakan di Damang Cempaga Hulu itu.
”Keputusan Damang masih sah menurut hukum adat, karena belum ada keputusan yang menggugurkannya. Keputusan itu tetap berlaku,” tegas Untung.
Untung melanjutkan, sikap Alpin menunjuk manajemen baru serta menghentikan operasional kebun dinilai tidak menghargai keputusan adat sebelumnya. Jika pihak Alpin cs masih ingin melakukan upaya hukum, hendaknya bisa melaporkan kembali untuk ditinjau ulang.
Rapat tersebut dijaga ketat aparat Polres Kotim, TNI AD, Batamad Kotim. Kesepakatan bersama tertuang dalam berita acara. Namun, pihak Alpin menolak mendatangani, karena mereka tidak berwenang mengambil keputusan.
”Kami tidak akan tanda tangan kesepakatan itu, apa pun dasarnya,” kata Fendi, salah satu perwakilan Alpin di lokasi.
Fendi bersama 15 rekannya sudah hampir sepekan ini ditugaskan di kebun tersebut. Mereka menghentikan semua operasional dan karyawan di lokasi. Tidak hanya itu, truk bermuatan buah dan kendaraan lainnya ikut ditahan.
Fendi menegaskan, mereka bukanlah kelompok preman sebagaimana dituding sejumlah pihak. Mereka ditugaskan secara khusus. Saat ini ada beberapa pihak yang berada di perwakilan Alpin Laurence, di antaranya Mambang Tubil dan Agi yang ditunjuk sebagai manajemen baru di kebun tersebut.
”Kami punya surat tugas dan kami ada melaporkan ke Polres Kotim mengenai keberadaan kami. Kenapa kami disangka preman? Sebelum masuk, kami sudah ada pemberitahuan,” kata Fendi.
Fendi mengaku tidak mengetahui alasan ketidakhadiran Alpin, Mambang Tubil, dan Agi. Namun, dirinya akan segera berkoordinasi terkait kesepakatan mengizinkan adanya aktivitas di perkebunan itu. ”Kami menghargai keputusan damang,” kata Fendi.
Dia mengungkapkan, keberadaan mereka ditugaskan untuk menjaga kebun tersebut dan memastikan tidak ada aktivitas di kebun yang sedang bermasalah.
Sementara itu, kuasa hukum Acen, Hilda Handayani mengatakan, berdasarkan keputusan pertemuan, operasional kebun dibuka. Belum ada keputusan yang membatalkan kepemilikan kebun tersebut selain keputusan yang menyatakan Acen sebagai pemilik yang sah.
”Kami sepakat agar jalan yang ditempuh ini harus melalui proses hukum adat,” ujarnya.
Menurutnya, jika masih ada pihak yang masih menghalangi operasional kebun, pihaknya akan menyeret kelompok itu ke ranah pidana.
”Pihak lain tidak bisa memaksa menghentikan pekerjaan atau mengambil buah selama belum ada keputusan mengenai kepemilikan lahan tersebut,” ujarnya.
Dia juga menyesalkan ketidakhadiran Alpin cs. Padahal, pertemuan itu sudah dijadwalkan jauh hari. ”Kami kecewa dengan ketidakhadiran beliau. Padahal, mereka sudah menghentikan operasional kebun, tapi seenaknya membuat surat tidak bisa hadir karena sedang ada perjalanan bisnis,” tandasnya. (ang/ign)
