Hanya Kirim Utusan, DAD Kotim Tegaskan Operasional Kebun Boleh Dilakukan

Sengketa Perkebunan di Desa Pelantaran

sengketa perkebunan desa pelantaran
MEDIASI: Proses mediasi lanjutan sengketa perkebunan yang dipimpin Ketua DAD Kotim Untung TR dan pengurus DAD Kotim di Desa Pelantaran, Rabu (3/8). (IST/RADAR SAMPIT)

SAMPIT, RadarSampit.com – Sengketa kepemilikan perkebunan kelapa sawit antara Acen dan Alpin Laurence cs di Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, belum menemui titik terang. Mediasi yang dijadwalkan Rabu (3/8), kembali tidak dihadiri Alpin Laurence.

Alpin hanya berkirim surat kepada Damang Cempaga Hulu, bahwa dirinya sibuk, sehingga tidak bisa menghadiri mediasi yang sebelumnya sudah disepakati utusannya, Mambang Tubil dan Agi.

Bacaan Lainnya

Alhasil, dalam mediasi yang dihadiri Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim Untung TR bersama pengurus DAD Kotim lainnya itu menyepakati bahwa operasional kebun tersebut harus dilakukan, sehingga sekelompok orang yang beberapa hari terakhir menghentikan operasional di kebun diminta menghentikan aksinya. DAD akan mengambil alih mediasi terhadap keduanya, baik Acen dan Alpin Launrence.

Baca Juga :  Paskibraka Kotim Gelar Gladi Bersih, Persiapan Upacara HUT RI Sudah 95 Persen

Untung menegaskan, keputusan sidang majelis damang di Cempaga Hulu yang menyatakan kebun tersebut milik Acen sah secara hukum adat. Belum ada keputusan apa pun yang menganulir keputusan peradilan adat yang dilaksanakan di Damang Cempaga Hulu itu.

”Keputusan Damang masih sah menurut hukum adat, karena belum ada keputusan yang menggugurkannya. Keputusan itu tetap berlaku,” tegas Untung.

Untung melanjutkan, sikap Alpin menunjuk manajemen baru serta menghentikan operasional kebun dinilai tidak menghargai keputusan adat sebelumnya. Jika pihak Alpin cs masih ingin melakukan upaya hukum, hendaknya bisa melaporkan kembali untuk ditinjau ulang.

Rapat tersebut dijaga ketat aparat Polres Kotim, TNI AD, Batamad Kotim. Kesepakatan bersama tertuang dalam  berita acara. Namun, pihak Alpin menolak mendatangani, karena mereka tidak berwenang mengambil keputusan.

Pos terkait