SAMPIT – Lonjakan penumpang yang melalui Pelabuhan Sampit bakal terjadi selama arus mudik Lebaran. Ratusan tiket kapal telah dipesan calon pemudik. Untuk menghindari penumpukan di pelabuhan, calon penumpang diminta menentukan tanggal keberangkatan lebih awal.
Kepala PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Sampit Muhamad Jabir mengatakan, pihaknya bakal menyediakan tiga armada yang siap mengangkut penumpang mudik Lebaran. Tiga armada tersebut, yakni Kapal Motor (KM) Kelimutu, KM Lawit, dan KM Leuser, yang rencananya akan beroperasi melayani rute Sampit-Surabaya dan Sampit-Semarang.
Pada persiapan arus mudik Lebaran, PT Pelni telah menyediakan layanan keberangkatan rute Sampit-Surabaya pada 13 April dan 26 April 2022. Untuk rute Sampit-Semarang, dijadwalkan pada 21 April, 22 April, dan 27 April 2022. Layanan arus balik lebaran rute Sampit-Surabaya sudah dijadwalkan 11 Mei, 23 Mei, dan 25 Mei 2022. Untuk rute Sampit-Semarang dijadwalkan 5 Mei, 14 Mei, dan 18 Mei 2022.
”Tahun ini kami mengusulkan dua tambahan armada kapal, karena kami memprediksi dengan adanya kelonggaran kebijakan dari pemerintah, jumlah pemudik akan meningkat cukup signifikan. Kami sudah merilis jadwal keberangkatan untuk angkutan mudik Lebaran sebanyak 11 call,” kata Muhamad Jabir, Selasa (5/4).
Jabir menuturkan, berbagai persiapan menyambut angkutan mudik Lebaran sudah dilakukan. Salah satunya, melakukan docking atau pemeliharaan atau perawatan kapal. ”Ketiga kapal siap mengangkut penumpang mudik. Kapal Kelimutu rencananya akan tiba lebih dulu di Pelabuhan Sampit pada 12 April. Apabila tidak ada hambatan cuaca atau pasang surut air laut, diperkirakan kapal berangkat menuju Surabaya tanggal 13 April 2022,” katanya.
Lebih lanjut Jabir mengatakan, ketiga kapal yang nantinya beroperasi melayani angkutan penumpang mudik Lebaran memiliki kapasitas 1.200-1.400 penumpang. ”Kalau ada dispensasi penambahan angkutan, kapal Pelni bisa angkut sampai 1.300 penumpang,” katanya.
Pihaknya optimistis bisa mengangkut penumpang lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya, mengingat kelonggaran kebijakan pemerintah terkait syarat perjalanan.
