SAMPIT – Janji politik pasangan Halikinnor-Irawatibakal terealisasi, yakni terkait pengadaan alat berat yang akan ditempatkan di sejumlah kecamatan. Tahun 2021 ini Pemkab Kotim mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,2 miliar untuk membeli tiga unit ekskavator. Anggaran itu telah disetujui DPRD Kotim.
”Ada dibahas dan masuk di Komisi II melalui perubahan di Rencana Kerja Anggaran Dinas Pertanian,”kata Anggota Komisi II DPRD Kotim Syahbana, Senin (27/9).
Syahbana menuturkan, ekskavator yang rencananya dibeli itu ada tiga unit dengan PC 75. Mengenai penempatannya akan diatur lagi melalui Peraturan Bupati Kotim, termasuk beban biaya operasionalnya.
”Sebelumnya hanya membahas anggaran dan kami setujui pengadaan itu dilakukan di APBD Perubahan. Artinya,barang itu harus segera dibeli,”ujarnya.
Ekskavator per kecamatan merupakan program unggulan yang dijanjikan pasangan Harati pada Pilkada Kotim 2020 lalu. Pengadaan satu set alat berat itu merupakan solusi untuk percepatan pembangunan di daerah pelosok, sekaligus membantu petani membuka sawah baru tanpa harus melalui pembakaran.
Syahbana menuturkan, pihaknya menyetujui pengadaan itu karena urgensinya bisa diterima Komisi II. ”Sempat saya ingin pikir-pikir, tetapi karena argumentasi tepat dengan kondisi daerah, makanya kami setujui anggaran Rp3,2 miliar tersebut,”kata Ketua Fraksi Nasdem ini.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kotim Rudianur mendesak peningkatan jalan di kawasan seberang untuk membuka keterisolasian dua kecamatan, termasuk kawasan pesisir. Dengan adanya program alat berat, diharapkan mampu menekan biaya pembukaan akses jalan baru seminimal mungkin.
”Saat kami reses, aspirasi ini yang banyak disampaikan masyarakat. Masyarakat berharap jalan yangmelintasi Kecamatan Seranau hingga Pulau Hanaut dituntaskan dan ditingkatkan, karena sangat dibutuhkan,” kata Rudianur.
Ada dua kecamatan yang berada di kawasan seberang, yaitu Seranau yang terpisah SungaiMentaya selebar sekitar 520 meter dari Kota Sampit dan Kecamatan Pulau Hanaut yang berada di kawasan pesisir.
Keterisolasian jalan darat berdampak terhadap laju pembangunan dan perekonomiannya. Angkutan barang dan jasa harus menggunakan transportasi sungai, sehingga menyebabkan biaya tinggi yang berimbas pada tingginya harga kebutuhan.
Untuk membuka keterisolasian, Pemkab Kotim membangun jalan dari Jembatan Cempaga, Desa Cempaka Mulia Timur, melintasi Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut hingga ke batas Pegatan, Kabupaten Katingan. Berdasarkan rencana awal, jalan akan dibangun sepanjang 97 kilometer. Untuk menghubungkan jalan itu, juga akan dibangun 43 jembatan besar dan kecil.
Pembangunan jalan akan memakan biaya hampir Rp1 triliun, yang dibiayai dengan sistem multiyears atau tahun jamak selama tiga tahun sejak 2018 – 2020 hingga jalan beraspal.
Dia menuturkan, sejak pandemi, anggaran pembangunan terpaksa dikurangi karena dialihkan untuk penanganan Covid-19. Namun, Rudianur meminta penuntasan dan peningkatan jalan tersebut tetap diprioritaskan.
”Dampaknya akan sangat besar bagi kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat didua kecamatan tersebut. Semakin lancar akses jalan darat, akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat,” tandasnya.(ang/ign)
