Kesbangpol Kotim Verifikasi Usulan Sepuluh Parpol Terkait Bantuan Keuangan

verifikasi bantuan parpol
PENGECEKAN: Tim verifikasi melakukan verifikasi berkas usulan partai politik yang disampaikan ke Badan Kesbangpol Kotim, Senin (8/8). (YUNI/RADAR SAMPIT)

SAMPIT, RadarSampit.com – Tim verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kotim, melakukan melakukan verifikasi berkas usulan parpol, Senin (8/8). Hal itu untuk mengecek kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada parpol tahun anggaran 2022.

”Tim verifikasi kabupaten melakukan verifikasi terhadap berkas usulan parpol, terkait kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada parpol,” kata Kepala Badan Kesbangpol Kotim, Sanggul L Gaol.

Bacaan Lainnya

Dalam Rapat Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2022 disampaikan, berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik, dari tim verifikasi banpol terdapat sepuluh partai yang sudah mengumpulkan permohonan pencairan, di antaranya PKB, Gerinda, PDIP, Golkar, Nasdem, PKS, Perindo, PAN, Hanura, dan Demokrat.

Berkas yang dilengkapi sepuluh parpol tersebut, di antaranya surat permohonan atau usulan kepada Bupati Kotim, surat pernyataan akan menggunakan dana tersebut sesuai aturan dan ketentuan berlaku, rencana anggaran biaya, dan NPWP.

Baca Juga :  Kabel Curian Dijual ke Pedagang Barang Rongsokan, Pelaku Untung Jutaan

”Sudah lengkap. Sepuluh partai politik sudah mengumpulkan permohonan pencairan dan sudah diverifikasi semua. Apabila lolos akan diteruskan kepada Bupati Kotim untuk mendapatkan persetujuan pembayaran dan pencairannya,” jelasnya.

Setelah berita acara hasil verifikasi ditandatangani dan dicap, dia akan memberikan pengantar pemberian bantuan keuangan kepada partai politik melalui Kepala BKAD Kotim untuk proses pencairan.

Sanggul menambahkan, sesuai Permendagri, pengguna dana tersebut sebesar 60 persen wajib untuk kegiatan pendidikan politik, sosialisasi atau seminar. Sementara 40 persennya untuk operasional kegiatan kantor.

”Harapannya, untuk partai politik agar dana tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya dan sesuai aturan yang berlaku. Apabila nanti persetujuan gubernur keluar untuk tarif yang baru, akan disesuaikan dengan aturan yang baru juga,” katanya.

Sementara itu, terkait permasalahan bantuan keuangan parpol yang sempat ramai jadi perbincangan, pihaknya berharap agar hal tersebut dikomunikasikan langsung dengan Kesbangpol, agar tidak lagi terjadi salah paham. (yn/ign)

Pos terkait