Bencana ekologis di Sumatera, kata Wengki, merupakan akumulasi krisis ekologis yang terjadi tidak satu atau dua hari belakangan, melainkan sudah terjadi bertahun-tahun lamanya.
Termasuk di wilayah Agam. Jumlah korban jiwa sebanyak 172 orang yang tercatat sampai hari ini di kabupaten tersebut muncul akibat kerusakan dahsyat.
”Agam sendiri sebenarnya dalam catatan WALHI itu Agam termasuk salah satu kabupaten yang kawasan hutannya di era sekitar tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an itu juga dihabisi untuk perkebunan monokultur kelapa sawit,” imbuhnya.
Belakangan, WALHI melihat terjadi alih fungsi lahan di Agam yang sangat masif. Khususnya di kawasan hulu. Alih fungsi itu, kata Wengki dimulai dengan pengambilan kayu-kayu yang artinya terjadi penembangan pohon dalam jumlah besar. Kondisi itu semakin buruk karena Pemerintah Daerah Sumbar gagal memberikan perlindungan kepada masyarakat agam.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menyatakan bahwa Kementerian Kehutanan (Kemenhut) adalah salah satu pihak yang harus bertanggung jawab dengan melakukan pemulihan di kawasan hutan Sumatera yang sudah rusak.
Dia menekankan bahwa rehabilitas pasca bencana tidak boleh hanya berorientasi pada perbaikan infrastruktur, melainkan juga harus dilakukan pada kawasan hutan.
”Hutan juga harus direhabilitasi. Jangan sampai infrastruktur yang rusak direhabilitasi, direkonstruksi (tapi kawasan hutan dibiarkan),” tegasnya.
Alex menyatakan bahwa jika pemerintah menyatakan awal mula bencana dahsyat yang terjadi di Sumatera adalah Siklon Tropis Senyar, maka bukan tidak mungkin siklon tersebut kembali datang.
Sehingga harus dipastikan, saat itu terjadi masyarakat dan lingkungannya sudah siap. Apabila kawasan hutan dibiarkan rusak tanpa rehabilitasi, maka bencana dahsyat serupa yang terjadi hari ini bisa terulang lagi.
”Untuk satu nyawa, itu tidak pernah bisa kita nilai. Apalagi, dengan sedemikian banyaknya (korban) yang sekarang,” ujarnya.
