SAMPIT, RadarSampit.com – Tim dari Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia kini tengah meninjau kesiapan Kotim untuk dibangun pusat Pembinaan Pelatihan Vokasi. Bangunan tersebut memerlukan luasan lahan minimal 20 hektare untuk pengembangan 11 keahlian tersebut.
Peninjauan berlangsung sejak sore hingga malam, Kamis (21/7), langsung didampingi Bupati Kotim Halikinnor, Sekda Kotim Fajrurahman, dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Budi Hartawan. Kemudian, Staf Khusus Menaker Caswiyono Rusydie Cakrawangsa, Direktur Bina Lembaga dan Pelatihan Agung Nur Rahmad.
”Saya berterima kasih kepada Dirjen dan Direktur serta staf khusus Menteri dalam rangka peninjauan langsung untuk rencana pembangunan BLK ini. Kami ada tiga alternatif. Pertama di jalan Jenderal Sudirman Km 16 ada 20 hektare dan itu untuk pengembangan ke depannya. Alternative kedua di Dinas Ketahanan Pangan dengan luasan lahan 4,5 hektare, dan BLK di HM Arsyad,” kata Halikinnor.
Halikinnor menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada tim dari Kementerian tersebut untuk menilai lokasi yang layak dan memenuhi kriteria. Dia berharap Kotim bisa mendapatkan program itu. Apalagi manfaatnya untuk menciptakan tenaga kerja sangat besar dengan kompetensi siap kerja.
”Semoga ini bisa terealisasi. Paling tidak tahun 2023 nanti, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan untuk pelatihan keahlian,” kata Halikinnor.
Menurut Halikinnor, balai itu nanti maka akan melahirkan masyarakat yang lebih kompeten dan tenaga kerja yang profesional. Apalagi dalam program Menaker itu akan menciptakan sebelas kejuruan untuk program keahlian.
”Ini sangat diperlukan di daerah kita untuk melatih tenaga andal, sehingga masyarakat bisa menerima manfaatnya ketika berdiri di Kotim,” kata Halikinnor.
Rencana pembangunan itu akan menelan dana ratusan miliar. Program tersebut akan dibiayai APBN mulai tahun 2023. Pemkab Kotim hanya berkewajiban menyediakan lahan utama dan pengembangan yang luasanya minimal 20 hektare.
Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas menyebutkan, Kementerian Ketenagakerjaan memiliki sembilan lompatan vokasi dan balai. Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, harus dibangun balai latihan kerja tersebut minimal di setiap provinsi.
