SAMPIT – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Sampit berharap larangan ekspor rotan ditinjau ulang. Pasalnya, larangan ini berdampak terhadap penyelundupan rotan mentah keluar negeri.
“Selama ini rotan mentah dilarang ekspor, sehingga ada dugaan terjadinya penyelundupan dan membuat harga di pasaran jatuh,” kata Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Sampit Indasah, baru baru ini.
Indasah mengatakan, pihaknya bersama Pemkab Kotim pernah melaksanakan pertemuan tahun 2019. Bea Cukai mengkaji dan mencari data terkait pengelolaan rotan. “Kami mengkaji dan mempunyai data, tetapi untuk saat ini data itu sudah tidak relevan lagi,” katanya.
Di tahun 2020, pihaknya menyimpulkan masih terdapat masalah tata kelola rotan yang diatur dalam Permendag Nomor 35 Tahun 2011 tentang ketentuan ekspor. Aturan ini ternyata bukan menjadi jalan keluar, mengingat rotan di Provinsi Kalimantan Tengah melimpah namun tidak terserap. Selain itu, distribusinya kurang pengawasan.
“Rotan diduga diselendupkan melalui jalur darat, lalu dikirim keluar negeri. Paling banyak ke Cina. Tapi sampai saat ini kami belum mempunyai bukti,” katanya.
Indasah mengatakan, peran Bea Cukai Sampit hanya sebatas melakukan monitoring secara berkala sebagai upaya untuk meningkatkan potensi pemasukan negara dari berbagai sektor, salah satunya pada komoditi rotan.
“Pengusaha rotan di sini kebanyakan jual putus di tempat karena tak ingin ambil risiko, apalagi terlibat dalam penyulundupan. Cukong lah yang bermain melalui pengiriman jalur darat, tetapi kewenangan kami hanya pada lintas perbatasan. Kami tidak punya kewenangan mengawasi sampai ke angkutannya, karena pengirimannya diduga melewati jalur ‘tikus’,” katanya.
Kepala Seksi Pengendalian dan Penyidikan KPPBC Sampit Aditya Dharmawan menambahkan, rotan diangkut menggunakan truk dalam jumlah banyak. Sekali angkutan truk bisa membawa 15 ton rotan.
Sejak di tahun 2020, Kepala Kanwil DJBC Provinsi Kalimantan Selatan telah melaporkan ke Kementerian Keuangan dan Kemendag untuk menindaklanjuti aturan pengelolaan rotan.
“Kami berharap adanya pembukaan kembali ekspor rotan, sehingga dapat berdampak pada peningkatan ekonomi di Kalimantan Tengah dan bisa kembali membangkitkan komoditi rotannya,” katanya.
Sampai dengan saat ini, pembahasan terus dilakukan dengan mengeluarkan peraturan gubernur terkait tata kelola rotan. Kalimantan Selatan menjadi pioner terkait tata kelola rotan.
”Diharapkan muncul dorongan dari sisi pemerintah daerah dan jajarannya untuk ikut serta memberikan data ke pemerintah pusat terkait pengkajian ulang permendag ini. Sehingga ke depannya dari pemda dan para petani, pengepul, serta pengusaha rotan di Kalteng bersiap diri manakala ekspor rotan sudah dibuka kembali,” katanya.
Untuk meningkatkan taraf hidup petani rotan, PLB (Pusat Logistik Berikat) diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk menaikkan harga rotan secara industri.
“Penghasil rotan terbaik ada di Kotim dan Katingan. Saya memantau sendiri bahan baku rotan yang ada sangat baik dan melimpah. Harapannya , kami bersama pemerintah daerah dapat bekerjasama dalam meningkatkan komoditi rotan di Kalteng,” tandasnya. (hgn/yit)
