Mensos Tenggat Empat Daerah di Kalteng Sepekan Siapkan Lumbung Sosial

Menteri Sosial Tri Rismaharini memberi tenggat waktu maksimal sepekan bagi pemerintah di empat daerah di Kalimantan Tengah
KOORDINASI: Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan koordinasi dengan sejumlah kepala daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). (DODI/RADAR SAMPIT)

PALANGKA RAYA – Menteri Sosial Tri Rismaharini memberi tenggat waktu maksimal sepekan bagi pemerintah di empat daerah di Kalimantan Tengah, agar menyiapkan dan mengusulkan lokasi lumbung sosial. Lokasi tersebut harus di kawasan bebas genangan air, namun rawan banjir. Hal itu, untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan saat terjadi bencana.

”Ya, secepatnya. Tergantung daerahnya. Tapi, maksimal sepekan sudah harus sampai ke saya,” kata Risma, usai memimpin rapat penanganan bencana banjir bersama sejumlah pemerintah daerah Kalteng di Palangka Raya, Kamis (25/11).

Bacaan Lainnya
Pasang Iklan

Rapat tersebut digelar untuk membahas langkah mitigasi bencana di Kalteng dan mengantisipasi puncak musim hujan pada Februari 2022. Risma menjelaskan, lumbung sosial merupakan sarana untuk membantu masyarakat terdampak bencana tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok.

Lumbung sosial tidak hanya berisi kebutuhan logistik makanan, namun juga beberapa kebutuhan yang menopang kelangsungan kehidupan sosial masyarakat terdampak bencana. ”Bisa berupa genset, bahan bakar, perahu karet, penjernih air, pompa air, dan tenda,” katanya.

Baca Juga :  Dinas Pertanian Cek Lahan Petani yang Kebanjiran

Risma menambahkan, pembangunan lumbung sosial sangat tergantung kondisi geografis dan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, pendekatannya bukan administratif, melainkan lebih ke kondisi geografis.

Dia juga mengingatkan kepala daerah agar waspada, meskipun banjir di Kalteng saat ini sudah surut. ”Prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), puncak musim hujan diperkirakan akan terjadi pada Februari nanti. Maka itu, harus segera dilaksanakan hal tersebut,” tegas Risma.

Sementara itu, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, debit air sudah menurun drastis. Namun, pemerintah tetap melakukan pemantauan, terutama pascabanjir, baik terkait kesehatan maupun kondisi sosial masyarakat.

Terkait koordinasi penanganan banjir, lanjut Fairid, Pemkot telah menetapkan lima kecamatan menjadi lumbung sosial dan terus melakukan upaya koordinasi bersama seluruh stakeholder. ”Kami akan koordinasikan letak titik koordinatnya,” ucapnya.



Pos terkait