Pemkab Kotim Dinilai Pasif Tangani Konflik Warga Melawan Perkebunan

hutan desa tumbang ramei
TERANCAM HILANG: Kawasan hutan di Desa Tumbang Ramei yang terancam hilang. (IST/RADAR SAMPIT)

SAMPIT, radarsampit.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) dinilai pasif dalam menangani konflik antara warga dengan perusahaan perkebunan. Padahal, keberadaan investasi itu merupakan hasil produk pemerintah daerah. Seharusnya Pemkab Kotim jadi garda terdepan melindungi hak masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hutan.

Hal tersebut disampaikan tokoh masyarakat Kecamatan Antang Kalang, Diyu, Jumat (21/10). Menurutnya, pemerintah daerah terkesan cuci tangan terhadap munculnya konflik warga dengan perkebunan, seperti PT Bangkit Giat Usaha Mandiri (BUM) dengan masyarakat Tumbang Kalang dan PT Bintang Sawit Lenggana (BSL) dengan warga Desa Tumbang Ramei.

Bacaan Lainnya

”Pemerintah daerah memang begitu. Selalu cuci tangan. Mereka cenderung pasif dengan persoalan yang dihadapi masyarakat. Padahal, konflik itu muncul karena ulah produk pemerintah daerah sendiri, tapi mereka seperti lepas tangan,” ujarnya.

Diyu menuturkan, dalam urusan investasi perkebunan, pemerintah daerah menerbitkan  berbagai perizinan, mulai dari izin arahan lokasi, set lokasi, dan izin lokasi. Apabila masuk kawasan hutan produksi, pemerintah daerah menerbitkan rekomendasi.

Baca Juga :  Aparat Kepung Kampung Narkoba Palangka Raya, Belasan Warga Tak Berkutik

”Terbitnya HGU itu kan dasarnya dari izin pemerintah daerah. Tapi, kalau masyarakat berkonflik, mereka lepas tangan,” kata Diyu.

Diyu menambahkan, konflik akan sulit dibendungi. Masyarakat cenderung tidak lagi mempercayai penyelesaian konflik pada pemerintah daerah. Hal itu akibat sikap pasif pemerintah dan apabila ada konflik, masyarakat yang disalahkan.

Dia mencontohkan persoalan di Desa Tumbang Ramei, yakni masyarakat yang dianggap menghalang-halangi izin pemerintah yang legal. ”Jadi, jangan heran jika masyarakat lapor kesana-kemari, seakan-akan di daerah tidak ada yang mengurus, karena masyarakat hilang kepercayaan,” ujarnya.

Pos terkait