”Sangat baik sekali pemikirannya dengan mempertahankan kawasan hutan di sekitar desa mereka. Saya salut dan mendukung mereka mempertahankan hutan agar tidak dibuka untuk kebun sawit,” ujarnya.
Riduwan berharap Pemkab Kotim dan pemerintah pusat tak asal memberikan izin di atas meja. Kondisi sosiologis dan budaya masyarakat harus jadi pertimbangan penting. Dampak buruknya harus diperhatikan. Apalagi bencana banjir yang melanda Kotim setiap tahun terus meluas.
”Hentikan kebijakan dan keputusan yang menyebabkan masyarakat desa sengsara. Pemerintah jangan berasumsi untuk memperbanyak penarikan pajak kalau investor datang ke kabupaten atau desa. Lihat kotim, hampir punah hutannya. Jika terjadi bencana, apakah pemerintah berani bertanggung jawab?” katanya.
Menurutnya, sudah banyak desa yang kebanjiran akibat dampak ekspansi perkebunan sawit yang terus meluas. Di sisi lain, besarnya investasi sawit tidak sebanding dengan perhatian terhadap korban banjir.
”Coba lihat, berapa PBS sawit yang membantu masyarakat? Bisa dihitung dengan jari. Bahkan, menurut dta KLHK, di Kotim ada hutan yang dibabat oleh PBS sekitar 270.000 hektare lebih. Tidak diketahui penyelesaiannya,” ujarnya.
Lebih lanjut Riduwan mengatakan, perjuangan masyarakat Desa Tumbang Ramei dan desa lainnya di Antang Kalang patut didukung. Dia menyakini apabila kasus ini diangkat jadi isu nasional, akan mendapatkan dukungan sangat besar.
”Saya juga mengharapkan seluruh desa di Kotim bersama-sama mempertahankan hutan di desanya. Bersatu untuk Kotim dengan segala masa depannya,” katanya. (ang/ign)
