Puncak Kesabaran Digoyang, Ungkap Dugaan Skandal Kades

Dinilai Halangi Pembentukan Koperasi hingga Transparansi Uang Fee

demo warga tumbang sangai
UNJUK RASA: Sekitar 200 warga Desa Tumbang Sangai melakukan aksi demo mendesak kades setempat mundur dari jabatannya. (IST/RADAR SAMPIT)

SAMPIT, radarsampit.com – Ratusan warga Desa Tumbang Sangai, Kecamatan Antang Kalang, menggelar aksi unjuk rasa mendesak kepala desa di wilayah itu mengundurkan diri. Demo itu merupakan puncak kesabaran warga akibat sejumlah kebijakan kades yang dinilai salah kaprah. Warga ramai-ramai mengungkap sejumlah dugaan skandal kades tersebut.

Salah satu penyebabnya, kades tersebut dianggap menghalangi pembentukan koperasi  di desa tersebut. ”Ada delapan poin tuntutan aksi, salah satunya mosi tidak percaya terhadap Kades Tumbang Sangai dan menuntutnya mundur karena menghalangi pembentukan Koperasi Panatau Dumah Sejahtera. Ini salah satu bentuk kekecewaan warga,” kata penanggung jawab aksi Saskartomo, Senin (12/12).

Bacaan Lainnya

Mantan Damang Telaga Antang ini menuturkan, masyarakat sudah tidak bisa menahan diri. Hal itu tidak lepas dari sikap kades yang melarang Dinas Koperasi dan UMKM Kotim memberikan sosialisasi sesuai permohonan yang telah diajukan pengurus Koperasi Panatau Dumah Sejahtera.

Baca Juga :  WASPADA!!! Sungai di Dalam Kota Sampit Penuh Semua

Masalah lainnya, truk angkutan sampah milik desa penggunaannya tidak jelas dan ada indikasi digunakan untuk kepentingan pribadi kades. Kemudian, ambulans milik desa yang tak difungsikan sebagaimana mestinya dan disebut digunakan kades untuk keperluan pribadi.

”Keempat, lahan tempat pembuangan sampah yang tidak berfungsi, sehingga Dana Desa yang dikeluarkan untuk pembangunan sia-sia. Kelima, Rapat Musrenbangdes dan Musdes yang tidak pernah mengundang orang banyak, hanya orang-orang tertentu,” ucap Saskarmoto.

Dia juga menyinggung masalah uang fee dari dua perusahaan kayu setempat, yakni PT Kayu Tribuana Rama (KTR) dan PT Berkat Cahaya Timber (BCT). Pemasukan itu seharusnya untuk desa, namun pengelolaannya tidak transparan. Selanjutnya, pengelolaan keuangan sewa pasar desa yang tidak transparan.

”Terakhir, kami meminta Pemerintah Kecamatan Telaga Antang segera mengangkat Plh/Plt/PJ/Pjs Kepala Desa Tumbang Sangai, agar roda pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Aksi tersebut berjalan lancar dan dikawal ketat aparat kepolisian. Warga yang hadir hanya menyampaikan aspirasinya. (ang/ign)

Pos terkait