PWI Kalteng Minta Dewan Pers Desak BNSP Cabut Lisensi Lembaga Sertifikasi Pers

ketua pwi kalteng
Ketua PWI Kalteng M Harris Sadikin

PALANGKA RAYA, radarsampit.com – Ketua PWI Provinsi Kalimantan Tengah M Harris Sadikin PWI Kalteng mendesak Dewan Pers untuk meminta Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) mencabut lisensi yang dikeluarkan kepada Lembaga Sertifikasi Pers (LSP). BNSP diminta tidak ikut campur dalam urusan sertifikasi pers, sebagaimana amar putusan MK.

”Urusan Pers sudah diatur Undang-Undang 40 Tahun 1999. UU Pers memberikan kewenangan kepada Dewan Pers mengatur masyarakat pers. Itu sama sebagaimana profesi lainnya seperti dokter, pengacara, dan guru. Urusan sertifikasinya diatur lembaga sendiri, bukan BNSP,” kata Harris, Kamis (1/9).

Bacaan Lainnya

Hal tersebut disampaikan Harris setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili permohonan uji materi atau judicial review tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam keputusannya MK menolak gugatan uji materiil UU Pers.

Dalam keputusan itu menurut MK, Dewan Pers memfasilitasi pembahasan bersama dalam pembentukan peraturan organisasi konstituen pers. Dalam hal ini tidak ada intervensi dari pemerintah maupun Dewan Pers.

Baca Juga :  Dalam Sehari, Tiga Pengedar Sabu di Palangka Raya Dibekuk  

Fungsi memfasilitasi  sesuai dengan semangat independensi dan kemandirian organisasi pers. Keputusan itu juga menandakan tidak ada hal yang kontradiktif antara Pasal 15 Ayat 2 Huruf (f) dan Pasal 15 Ayat 5 dalam UU Pers dengan UUD 1945. Justru pasal-pasal dalam UU Pers sinkron dengan UUD 1945.

Harris mengatakan, uji kompetensi merupakan sarana untuk mengukur kemampuan wartawan dalam bekerja. Profesionalisme wartawan dilakukan pengujian, apakah sudah bekerja sesuai kode etik jurnalistik dan UU. Uji kompetensi bukan akhir dari skala penilaian profesionalisme wartawan.

Pos terkait