Raperda Retribusi Terus Dimatangkan

Raperda Retribusi
PEMBAHASAN : Wakil Ketua I Wahid Yusuf saat memimpin rapat belum lama ini, dan didampingi dua anggota DPRD Lainnya.(istimewa)

PALANGKA RAYA – DPRD Kota Palangka Raya melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) tahun lalu telah menyelesaikan pembahasan terhadap sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda) yang masuk program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) 2020. Salah satu perda yang selesai, adalah tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang retribusi daerah.

Ketua Bapemperda Kota Palangka Raya Riduanto mengatakan, setelah tahapan pembahasan telah selesai maka perda tersebut langsung diserahkan pihaknya ke pemerintah provinsi guna dilakukan evaluasi. Kemudian pihak provinsi kembali meneruskan hasil pembahasan perda yang mengatur tentang retribusi di Kota Palangka Raya tersebut, kepada Ditjen Pengelolaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, guna diveluasi secara mendalam.

Bacaan Lainnya

“Hasil evaluasi tersebut, pada akhirnya kembali diberikan kepada DPRD dan Pemko Palangka Raya pada bulan April 2021 yang lalu. setelah ini baru pembahasan bersama instansi terkait,”jelas Riduanto, Senin (21/6) kemarin.

Baca Juga :  Polresta Palangka Raya Tingkatkan Patroli di Kawasan Rawan Kejahatan

Selanjutnya,  DPRD bersama pemko serta OPD teknis langsung melakukan rapat pembahasan guna melihat apa saja yang dievaluasi oleh mereka, agar bisa segera ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Adapun  esensi yang dibahas dalam perubahan perda tentang retribusi tersebut ungkap Politikus PDI Perjuangan ini, lebih kepada narasi serta redaksi yang tertuang didalam perda yang sebenarnya telah disahkan pada tahun 2018 silam.

”Tidak ada mengenai perubahan tarif retribusi yang dibahas, karena masih sama seperti draft yang disahkan pada 2018  Perubahan mendasar ada pada kata-kata didalamnya. Seperti kata ‘sewa’ kini berganti menjadi ‘biaya,” jelasnya.

Intinya tambah Riduanto, kurang lebih ada 11 item yang pihaknya bahas dari hasil evaluasi Pemprov Kalteng dan Kemendagri tersebut. (agf/gus)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *