SAMPIT, radarsampit.com – Sengketa kepemilihan perkebunan antara Alpin Laurence dan Hok Kim alias Acen di Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaga Hulu, akhirnya diputuskan melalui sidang adat di Kantor Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim, Senin (29/8). Selain memutuskan kepemilikan, sidang itu juga mengggugurkan keputusan sidang adat sebelumnya di wilayah Cempaga Hulu.
Sidang yang disebut Basara Hai itu dipimpin Majelis Kerapatan Adat Duwin atau Damang Cempaga Hulu. Sidang hanya dihadiri Alpin Cs, tanpa Hok Kim alias Acen, pihak yang bersengketa.
Hasil Keputusan Majelis Adat, kata Duwin, menggugurkan putusan adat sebelumnya, mengembalikan hak penggugat sebagai pemilik (Alpin Cs), memerintahkan tergugat (Acen) mengembalikan bagian hak penggugat sebagai pemilik dan pemimpin perusahaan tersebut.
Kemudian, memerintahkan tergugat mengembalikan pembayaran hasil penjualan tandan buah segar yang tidak dibayar sejak Oktober 2021 sampai sekarang kepada penggugat. Memberikan ruang kepada penggugat untuk membawa perkara itu ke hukum positif dan membebankan kepada penggugat untuk membayar uang meja senilai Rp 49 juta. Selain itu, menghukum tergugat membayar denda adat senilai Rp 165 juta.
Sementara itu, Ketua DAD Kotim mengatakan, sudah tidak ada ruang lagi bagi Hok Kim alias Acen melalui jalur adat. Namun, Acen masih bisa menempuh jalur gugatan hukum perdata di Pengadilan Negeri Sampit.
”Kemudian di pengadilan nanti keputusan hukum adat ini bisa jadi bukti yang diajukan oleh pihak terkait. Tetapi, untuk keputusan damang tidak bisa diganggu lagi,” tegasnya.
Sementara itu, salah satu Damang yang mengadili perkara itu, Kardinal Tarung mengatakan, keputusan itu bukan keputusan perdamaian adat, melainkan keputusan adat. Sebab, kedua belah pihak tidak mendapatkan kata sepakat dan berdamai untuk menyelesaikan masalahnya.
”Ini keadaan luar biasa, sehingga dilaksanakan Basara Hai. Pihak tergugat kehilangan kesempatan membela diri, sehingga kami pertimbangkan dan memperlakukan tergugat ini,” katanya.
Dia menambahkan, hasil sidang adat menghukum tergugat melaksanakan putusan tersebut. ”Kalau di hukum adat, tidak ada lagi istilah peninjauan kembali. Keputusan adat ini final dan mengikat. Entah kalau ada yang bawa ke hukum positif. Terserah mereka,” ujar Kardinal.
Sengketa kepemilikan perkebunan dengan luasan 700 hektare itu berawal dari usaha bersama antara Alpin Laurence, Sujatmiko, Candra, dan Wahyu Daeny yang juga pensiunan jenderal polisi, bersama Hok Kim alias Acen. Dalam perjalanannya, empat orang tersebut sepakat melaporkan Acen ke Polda Kalteng hingga dia sempat ditetapkan sebagai tersangka ditahan 60 hari.
Namun, penyidik tidak bisa melengkapi berkas perkara untuk dikirim ke Jaksa, sehingga dibebaskan dari tahanan. Sebelumnya, kepemilikan lahan itu diputuskan Damang Cempaga Hulu melalui sidang adat.
Namun, DAD Kotim mengeluarkan supervisi dan keputusan itu dianggap cacat hukum. Hal tersebut memberikan ruang kepada Alpin Cs untuk melakukan gugatan lagi di DAD Kotim, sehingga kepemilikan justru beralih kepada Alpin Cs.
Abaikan Surat
Persoalan sengketa kepemilikan perkebunan antara Hok Kim dan Alpin Laurence seluas 700 hektare di Kecamatan Cempaga Hulu tersebut memunculkan perbedaan pandangan antara DAD Kotim dan DAD Kalteng.
Surat Biro Hukum DAD Kalteng pada DAD Kotim untuk menghentikan proses hukum adat terhadap kepemilikan tersebut diabaikan. DAD Kotim tetap melanjutkan hingga tahap keputusan. Sidang adat Basara Hai antara Alpin Laurence Cs dengan Hok Kim alias Acen tetap berlanjut.
