PALANGKA RAYA, radarsampit.com – Suksesnya pelaksanaan seri ke-8 Union Cycliste Internationale Mountain Bike (UCI MTB) Eliminator World Cup 2022 di Kota Palangka Raya, membuktikan bahwa Kalimantan Tengah mampu menggelar event berkelas dunia. Pemerintah Provinsi Kalteng berharap hajatan internasional lainnya bisa digelar, sehingga membawa banyak dampak positif bagi masyarakat Bumi Tambun Bungai.
”UCI MTB Eliminator World Cup 2022 adalah kejuaraan olahraga bersepeda kelas dunia yang telah diselenggarakan di delapan negara, termasuk Indonesia yang telah dimulai sejak April – Agustus 2022. Pada September, rangkaian kejuaraan akan berlanjut di tiga negara, yaitu India, Perancis, dan Jerman. Kejuaraan bergengsi ini diikuti oleh atlet sepeda dari 30 (tiga puluh) Negara,” kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.
Menurut Sugianto, keberhasilan pelaksanaan UCI MTB Eliminator World Cup 2022 di Kalteng menjadi semangat bagi masyarakat Kalteng untuk kembali siap menjadi tuan rumah event bergengsi lainnya yang berskala nasional maupun internasional. Kegiatan semacam itu menjadi peluang untuk menggerakkan pemulihan roda perekonomian daerah dan nasional.
Sugianto menuturkan, seluruh warga Kalteng menyambut hangat kehadiran atlet, pengunjung, wisatawan lainnya. Para peserta dan seluruh bagian dari acara itu yang hadir, setelah menginjakkan kaki di Kalteng, serta turut minum dan menikmati air Sungai Kahayan, dinilai telah menjadi bagian dari masyarakat Dayak dan menjadi duta untuk mempromosikan Kalteng di mata dunia.
”UCI MTB Eliminator World Cup 2022 disiarkan secara langsung ke 132 negara melalui stasiun televisi nasional dan swasta, bekerja sama dengan CMB. Ada dua ribu penonton lokal dan seribu penonton dari wisatawan domestik dan mancanegara. Ke depan Kalteng siap menjadi pelaksana ajang dunia dan internasional lainnya,” ujarnya.
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali saat membuka acara itu mengatakan, balap sepeda khusus MTB adalah salah satu cabang olahraga yang sudah masuk desain besar olahraga nasional yang dipayungi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2021.
