Syarat Masuk Kalteng, Wajib PCR Negatif Lagi

Syarat Masuk Kalteng Wajib PCR Negatif Lagi
JAGA KETAT: Kapolsek Kapuas Timur Iptu Eko Sutrisno saat memberikan penjelasan kepada pengemudi yang ingin masuk ke wilayah Kalteng, harus memilik surat rapid test antigen dan Swab PCR negatif di posko penyekatan.(alex/radarsampit)

KUALA KAPUAS –Masuk ke wilayah Kalimantan Tengah melalui jalur darat kembali diwajibkan menunjukkan hasil bebas covid-19, atau negatif  Rapid Test PCR. Hal itu penerapan surat edaran Gubenur Kalimantan Tengah (Kalteng), tentang pelaku perjalanan darat yang transportasi atau angkutan umum dan pribadi,

Seperti diterapkan  pihak Polsek Kapuas Timur bersama intansi, terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Polisi Pamong Praja (Polpp), Dinas perhubungan (Dishub) dan satuan tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Kapuas, ketika melakukan penyekatan di pos perbatasan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalteng.

Dari penyekatan hari pertama kemarin, Kapolsek Kapuas Timur Iptu Eko Sutrisn, mengatakan,  pihaknya telah memutar balik para pengendara baik roda dua, empat dan enam sebanyak puluhan pengendara. Lantaran tidak memiliki surat syarat tersebut diatas saat ingin masuk ke wilayah Provinsi Kalteng.

”Untuk hari pertama dari pukul 10.00 WIB sampai sore ini pukul 15.30 WIB kemarin, yang telah kami putar balik sebanyak 25 pengendara. Mereka tidak memiliki surat keterangan rapid antigen dan Swab PCR, sesuai isi dalam surat edaran gubernur,”ujarnya, kemarin.

Baca Juga :  Pembahasan RAPBD 2023 Kalteng Tertunda

Eko juga menuturkan,  penyekatan tersebut akan dilaksanakan selama 14 hari. Sehingga diharapkan kepada masyarakat untuk menahan diri dalam berkativitas keluar atau masuk ke provinsi Kalteng, jika tidak mendesak. Hal itu demi menjaga dan menekan angka kasus Covid-19 yang masih terus meningkat.

”Kalau memang mendesak untuk masuk ke Kalteng, harus siapkan terlebih dahulu syarat seperti surat keterangan antigen kurun waktu 1×24 atau Swab PCR 3×24 dengan tanda tangan dan cap basah dari klinik yang terdapat di provinsi atau kabupaten setempat,”terangnya.

Ia juga menegaskan,  penyekatan kali ini sangat berbeda dengan penyekatan sebelumnya. Karena masyarakat yang masuk ke Kalteng walau mengantongi  Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten di Kalteng namun tidak menujukan syarat tertera di surat edaran gubernur, sudah pasti akan diminta putar balik.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *