Radarsampit.com – Sementara itu, anggaran untuk pos belanja barang cetakan dan penggandaan di DPRD Kotim nilainya fantastis. Biaya yang dikeluarkan mencapai Rp354 juta dalam setahun. Ada beragam item kegiatan pembelian barang cetakan dan fotokopi yang dilaksanakan di sekretariat tersebut.
Sekretaris DPRD Kotim Bima Eka Wardana tak membantah anggaran itu. Kegiatan tersebut menjadi salah satu mata anggaran yang nilainya cukup fantastis dari sederet mata anggaran lainnya.
Ketua Komisi I DPRD Kotim Rimbun mendesak Sekretariat DPRD Kotim tidak sepotong-sepotong mengklarifikasi mata anggaran yang beredar di ruang publik. Dia menilai Sekretaris DPRD Kotim belum sepenuhnya menjawab pos anggaran yang sudah beredar tersebut, apakah memang benar atau tidak.
Menurut Rimbun, akibat informasi itu, mereka juga terdampak. Bahkan, ada pihak yang sengaja menuding anggaran tersebut sepenuhnya digunakan untuk membiayai kehidupan anggota DPRD dari kantor hingga rumah pribadi.
Rimbun menegaskan, pihaknya selaku legislator tidak sepenuhnya mengetahui mata anggaran di DPRD Kotim itu. Bahkan, pihaknya justru kecolongan dan mata anggaran yang ada lebih dahulu diketahui masyarakat luas.
Dalam rapat dengan Komisi I DPRD Kotim Senin (18/9) lalu, Bima telah mengonfirmasi sejumlah mata anggaran yang sebelumnya disebut janggal. Menurutnya, ada data yang tidak cocok dengan DPA di sekretariat DPRD Kotim.
”Memang ada beberapa item yang kami lihat di media massa tidak semuanya benar. Contoh, seperti langganan televisi kabel sampai 240 unit itu tidak ada. Memang ada, tapi tidak sebanyak itu. Televisi siapa sebanyak itu? Dan tidak ada di dalam DPA,” tegasnya.
Bima juga membantah soal anggaran untuk langganan internet. Menurutnya, kegiatan untuk anggaran itu sudah tidak ada. Pihaknya memang sempat berlangganan, namun karena jaringan yang kurang baik, akhir tahun lalu diputus, sehingga tahun ini sudah tidak ada lagi. ”Faznet salah satunya sudah kami putus juga,” katanya. (ang/hgn/ign)
