JAKARTA, RadarSampit.com – Dihadapan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo memaparkan delapan langkah penting untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah, pada Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) penanggulangan Karhutla.
Turut hadir, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Suharyanto.
Edy Pratowo memaparkan, Pemprov Kalteng telah menyiapkan 8 langkah penting dan telah dilaksanakan, pertama, penyediaan anggaran melalui APBD murni dan DBH DR, belanja tidak terduga, dan dana tugas pembantuan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Kedua, kesiapan personel sekitar 10.654 orang.
Selanjunya, ketiga, mempersiapkan peralatan penanganan karhutla di Kalteng. Keempat, aktivasi posko dan pos lapangan satuan tugas pengendali Karhutla pada 19 lokasi prioritas yang sumber dananya dari DBH DR.
Kemudian kelima, pelaksanaan patroli pencegahan dan pemadaman dini Karhutla oleh Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan KPH, Manggala Agni, TRC BPBD, didukung TNI dan Polri. Keenam, penetapan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla di wilayah Kalteng, direncanakan dimulai Agustus 2022. Ketujuh, aktivasi posko penanganan darurat bencana Karhutla Kalteng sebagai tindak lanjut dari Penetapan Status Siaga Darurat Karhutla. Terakhir, permohonan dukungan Water Bombing dan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) ke BNPB.
“Pemerintah Provinsi Kalteng melalui BPBD dan Dinas Kehutanan Kalteng telah mengaktifkan posko dan pos lapangan satgas pengendali Karhutla dengan personel dari Masyarakat Peduli Api (MPA)/Relawan, sebanyak 19 Posko dan Pos Lapangan pada 8 kabupaten/kota dengan jumlah personil 114 orang setiap hari, mulai 21 Juli 2022 selama 90 hari”, papar Edy.
Mengenai kesiapan anggaran lanjutnya, alokasi DBH-DR untuk Dalkarhutla Tahun 2022 sebesar Rp53 Miliar, yang digunakan untuk pencegahan, pemadaman, penanganan pasca karhutla, patroli, operasi pencegahan dan pemadaman oleh satgas melibatkan masyarakat peduli api dan belanja sarana prasarana. Pemprov Kalteng juga telah mencadangkan anggaran BTT sebesar Rp250 Miliar, yang salah satunya untuk penanganan darurat bencana karhutla jika terjadi.
“Jika diperlukan operasi pemadaman udara menggunakan helikopter patroli dan helikopter waterbombing, perencanaan awal yang kami susun dibutuhkan sebanyak 9 helikopter waterbombing dan 2 helikopter patroli yang akan ditempatkan pada 3 bandara yaitu di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Bandara H Asan Sampit dan Bandara Iskandar Pangkalan Bun. Selain itu, juga TMC”, urai Edy.
Disampaikannya pula, luas Karhutla di Kalteng dalam 5 tahun terakhir, pada tahun 2019 seluas 317.749 hektar, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 7.681 hektar, kemudian pada tahun 2021 terus mengalami penurunan menjadi 3.653 hektar, dan sampai dengan Juni 2022 seluas 515 hektar.
Kemudian lanjut Edy, Berdasarkan gambaran siklus hotspot di Provinsi Kalteng, hotspot mengalami peningkatan pada periode bulan Juli sampai dengan November, sehingga pada periode tersebut, peningkatan kesiapsiagaan di wilayah Provinsi Kalteng akan diikuti dengan penetapan status siaga darurat bencana Karhutla oleh Pemerintah kabupaten/kota, dan jika diperlukan diikuti dengan penetapan status siaga darurat Karhutla oleh Pemprov Kalteng.
“Sampai dengan saat ini, kabupaten yang sudah menetapkan status siaga darurat sebanyak 1 (satu) yaitu Kabupaten Sukamara. Sedangkan kabupaten/kota lainnya masih memperhatikan situasi kondisi di lapangan mengingat bahwa secara faktual sebagian besar wilayah Kalteng masih mengalami hujan, meskipun sudah memasuki bulan kemarau”,pungkasnya.(ewa/gus)
