SAMPIT, radarsampit.com – Aktivitas penimbunan dan pembangunan dermaga bongkar muat batu bara di Desa Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah berhenti total. Di lokasi hanya terlihat alat berat parkir memblokade jalan masuk pelabuhan tersebut.
”Saat ini tidak ada aktivitas di lokasi. Belum ada lanjutan kapan lagi dan kami karyawan di sini semuanya diliburkan. Bahkan ada yang cari kerjaan lain,” kata seorang pekerja proyek itu yang tidak mau disebutkan namanya, Minggu (12/5/2024).
Menurutnya, aktivitas itu berhenti sejak beberapa hari lalu. Di lokasi sebelumnya ada tim dari Pemkab Kotim yang terdiri dari Asisten II Setda Kotim, Dinas Perhubungan, Satpol PP Kotim, serta sejumlah pejabat lainnya.
”Kalau tidak salah pekan kemarin ada tim pemda ke lokasi meninjau stokpile batu bara. Mereka hanya berbicara dengan perwakilan perusahaan bagian lapangan,” katanya.
Sehari berselang, Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim pun turun ke lokasi. Mereka bersama unsur Ketua DAD Kotim meninjau polemik pembangunan dermaga dan penumpukan batu bara tersebut.
Apalagi perusahaan sebelumnya menyebut di lokasi akan dilaksanakan ritual adat, namun tertunda.
”Kami ada turun ke lokasi bersama jajaran pengurus DAD Kotim. Saat itu memang ada aktivitas penumpukan dan pembangunan untuk pengerasan tanah,” kata Gahara, Wakil Ketua DAD Kotim.
Pihaknya turun setelah ada pengaduan warga perihal kegiatan yang dilaksanakan 24 jam penuh. Hal itu membuat warga sekitar terganggu, ditambah warga yang dijanjikan akan ada kegiatan ritual adat yang hingga kini belum dilaksanakan. Padahal, pembukaan lahan sudah dilaksanakan.
Sebelumnya diberitakan, investasi pembangunan pelabuhan batu bara di kawasan Desa Luwuk Bunter terkesan ugal-ugalan. Meski izinnya belum lengkap (terbit), proyek sudah dikerjakan hingga akhirnya menuai persoalan. Klaim perusahaan telah melakukan sosialisasi juga langsung dibantah warga.
Warga sekitar areal rencana pembangunan pelabuhan batu bara milik PT Sumber Energy Alam Lestari (SEAL) tersebut mengaku baru mengetahui adanya pembangunan setelah ada pembebasan lahan milik warga. Warga sebelumnya protes, karena aktivitas perusahaan dinilai mengganggu warga sekitar.
