SAMPIT, radarsampit.com – Di antara satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yang menjadi mitra kerja Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Dinas Pendidikan Kotim paling banyak mendapatkan jatah anggaran. Awalnya dalam kebijakan umum anggaran (KUA), disdik hanya mendapat Rp 381,99 miliar. Setelah terbit Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID), maka DAK pendidikan dikucurkan pemerintah pusat senilai Rp 104,61 miliar, DID sebesar Rp 2,94 miliar, P3K 33,80 miliar sehingga totalnya Rp 523.36 miliar.
Sementara itu Dinas Kesehatan Kotim mendapatkan dana Rp 223,8 miliar. Dana ini awalnya hanya Rp 176,20 miliar namun ditambah DAK sekitar Rp 30,37 miliar dan DID Rp 653 juta sehingga total Rp 223,86 miliar.
Sedangkan RSUD dr Murjani mendapatkan jatah sebesar Rp 170,64 miliar, namun RSUD mampu memberikan pemasukan untuk kas daerah senilai Rp 110 miliar untuk APBD Kotim.
Anggaran untuk SOPD lainnya adalah RSUD Parenggean Rp 5,48 miliar, RSUD Samuda Rp 3,63 miliar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Rp 12,25 miliar, BPBD Rp 8,02 miliar DP3P2KB Rp 8,95 miliar, Disdukcapil Rp 13,46 miliar, Dispora Rp 9,85 miliar, Disbudbar Rp 16,07 miliar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp 12,33 miliar, dan Setda Rp 5,03 miliar.
Anggota Komisi III DPRD Kotim Dadang H Syamsu dalam pembahasan bersama Dinas Kesehatan menekanakan agar alokasi anggaran ini harus sesuai dengan perintah undang-undang yakni minimal 10 persen dari APBD Kotim.
”Anggaran kesehatan wajib memenuhi minimal 10 persen dari APBD Kotim, itu ketentuan dan perintah perundang-undangan,” kata Dadang.
Sedangkan untuk pendidikan diwajibkan minimal 20 persen dari total APBD Kotim yang harus dialokasikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dengan nilai setengah triliun lebih ini tentunya sudah melebihi ketentuan tersebut.
Sementara itu dari mitra komisi IV DPRD Kotim yakni paling besar dikucur yakni Dinas Pekerjaan Umum Penetaan Ruang (PUPR) yakni Rp 187,47 miliar. Kemudian disusul Dinas Perhubungan digelontotkan dana untuk belanja sebesar Rp 32, 15 miliar, Bepelitbangda mendapatkan kucuran dana Rp14,14 miliar, Diskominfo Rp 12,78 miliar, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yakni Rp 10,2 miliar.
