Apindo Minta Pemerintah Jamin Keamanan dan Kenyamanan Berusaha

Terkait Konflik Perkebunan di BJAP 3 Seruyan

siswanto
Ketua GPPI Kotim Siswanto.

SAMPIT – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah daerah bersama kepolisian di Kalimantan Tengah menjamin keamanan dan kenyamanan berusaha. Hal itu agar iklim investasi yang selama ini kondusif tidak sampai terusik.

”Keamanan menjadi faktor penting dalam iklim investasi. Jika sudah tidak aman, maka kegiatan usaha akan terganggu dan itu akan menimbulkan dampak yang luas karena ini menyangkut ribuan tenaga kerja, serta dampak ikutan lainnya. Makanya kami sangat berharap keamanan dan kenyamanan berusaha ini selalu terjaga,” kata Ketua Apindo Kotawaringin Timur, Siswanto, di Sampit, Jumat (7/7).

Bacaan Lainnya
Gowes

Hal itu disampaikannya menanggapi terjadinya konflik di perusahaan perkebunan kelapa sawit PT BJAP 3, Kabupaten Seruyan yang berujung pada perusakan aset. Dia mengaku sangat menyesalkan kejadian yang melibatkan oknum masyarakat tersebut.

Siswanto yang juga Ketua Gabungan Perusahaan Perkebunan (GPPI) Kabupaten Kotawaringin Timur dan Lintas Kabupaten Katingan dan Seruyan mengaku merasa penting menyikapi kejadian ini. Apalagi, hal itu dikhawatirkan menimbulkan ketidaknyamanan berusaha yang turut dirasakan anggota organisasi mereka yang berjumlah 78 perusahaan perkebunan di bidang usaha perkebunan kelapa sawit, karet, rotan, dan komoditas lain pekebun.

Baca Juga :  Karhutla Jelang Berbuka Puasa, Berbagai Kendala Adang Petugas Pemadam

Apindo dan GPPI sangat berharap kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten serta aparat keamanan, khususnya Polda Kalimantan Tengah dan Polres untuk bisa memberikan jaminan keamanan supaya iklim investasi selalu terjaga dengan baik sehingga semua pihak merasa nyaman dalam berusaha.

Terkait tuntutan plasma 20 persen maupun lainnya, Siswanto menilai hal itu bisa dibahas bersama dengan kepala dingin. Pemerintah telah membuat aturan secara jelas terkait masalah itu sehingga perusahaan pun tentu akan patuh, namun semua melalui prosedur dan tidak boleh dengan tindakan anarkis.

Masyarakat luas diimbau bisa mendudukkan permasalahan ini pada koridor yang sebenarnya sesuai ketentuan. Tidak boleh asal bertindak karena justru hanya akan menimbulkan dampak buruk.



Pos terkait