SAMPIT – Mantan Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Jhon Krisli mengatakan, beban dan tantangan pemerintahan Halikinnor-Irawati (Harati) kian berat dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Hal itu disebabkan kondisi anggaran yang sangat terbatas. Bahkan, periode inilah tantangan paling berat yang pernah dihadapi kepala daerah sepanjang sejarah Kotim.
”Saya melihat dari berbagai aspek, kondisi tantangan dan hambatan untuk pemerintah saat ini memang cukup berat. Jadi, memang perlu manajerial yang andal untuk membangun dengan kondisi sekarang,” ujar Jhon, Senin (30/8).
Jhon menuturkan, salah satu indikator itu, yakni kemampuan APBD Kotim yang semakin menurun untuk membiayai pembangunan daerah. Hal itu disebabkan hantaman pandemi Covid-19. Selain dana transfer yang menurun, anggaran banyak dialihkan untuk penanganan Covid-19.
Jhon melanjutkan, sekitar 50 persen APBD Kotim 50 tidak bisa diutak-atik karena untuk belanja pegawai. Dia mengasumsikan ruang anggaran yang bisa digunakan Halikinnor-Irawati untuk membangun Kotim maksimal hanya 20-30 persen dari APBD.
”Siapa pun yang bekerja dengan kondisi keuangan daerah yang cekak seperti sekarang akan kesulitan. Saya pernah terlibat urusan APBD. Sisa anggaran yang bisa diutak-atik untuk membangun maksimal 30 persen. Jadi, kalau APBD Rp 1,8 triliun, maka yang bisa jadi proyek paling Rp 500 miliar – Rp 600 miliar saja,” ujar Jhon.
Di satu sisi, lanjut Jhon, Harati menjabat dengan rentang waktu lebih pendek, yakni sampai 2024. Dari sisi politik, hal itu tidak menguntungkan dengan kondisi APBD sekarang. Sebab, APBD yang diproyeksikan sampai tahun 2024, bakal banyak difokuskan untuk pemulihan ekonomi, sehingga pembangunan fisik akan banyak tertunda.
”Periode pertama ini merupakan periode di mana janji politik kepala daerah digas total. Jika tidak, maka ketika pencalonan sepanjutnya akan jadi senjata ampuh lawan politik untuk menyerangnya,” ujarnya.
Jhon menyarankan agar Halikinnor melakukan terobosan pembangunan tanpa bergantung APBD Kotim. Ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan, di antaranya dengan program pengadaan alat berat atau kerja sama dengan swasta melalui optimalisasi program CSR.
