Sementara, pegawai yang biasa ditugaskan minimal dua pegawai belum termasuk biaya bagasi muatan per kardus berisi 2.000 keping yang beratnya 20 kg
“Sebenarnya makin banyak menugaskan pegawai, semakin banyak peluang mendapatkan blangko KTP tapi ini juga belum termasuk biaya bagasi. Seperti Februari lalu, kami dapat 6.000 keping blangko KTP,” ujarnya.
Dengan anggaran yang terbatas, perjalanan dinas untuk pengajuan permintaan blangko KTP-el kemungkinan hanya maksimal tiga kali dalam setahun.
“Karena kondisi anggaran yang terbatas, perjalanan dinas juga dibatasi dan hanya mengharap dropping dari provinsi. Kalau mengutamakan ketersediaan blangko KTP, saya juga tidak ingin mengorbankan kegiatan rutin yang lain. Jangan sampai kegiatan rutin jemput bola ke beberapa desa, pelaksanaan rapat keluar daerah dan kegiatan lain tidak dapat terlaksana. Karena itu, kami ingin buktikan bekerja secara profesional dan terus memberikan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Menyikapi hal ini, Agus sangat mengharapkan lembaga pengguna jasa terutama perbankan agar mengandalkan dan memanfaatkan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang memuat semua data kependudukan KTP, KK, Akta dan data penting lainnya dalam bentuk digital yang sudah diluncurkan tahun 2022 lalu.
“Kami berharap lembaga pengguna jasa agar memanfaatkan aplikasi IKD ini karena IKD adalah aplikasi yang sah milik pemerintah. Yang ada saat ini,perbankan masih alergi tidak mau mengandalkan aplikasi ini dan tetap meminta bukti KTP asli ke setiap nasabah yang ingin mengurus atau membuka rekening baru. Walaupun di penerbangan sudah mau memanfaatkan IKD, kami harapkan semua lembaga pengguna jasa menggunakan IKD,” tandasnya. (hgn/yit)
