JAKARTA, radarsampit.com – Mantan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mendeklarasikan dirinya akan berada di luar pemerintahan. Sikap itu menegaskan pilihannya untuk tidak bergabung mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
”Saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini,” ujar Ganjar seusai pembubaran TPN Ganjar-Mahfud di Jakarta pada Senin (6/5/2024) malam.
Suami Siti Atikoh Suprianti itu menyatakan, pemerintahan mendatang harus diawasi. Salah satu pengawasan dilakukan melalui parlemen. ”Kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar,” beber Ganjar.
Mantan gubernur Jawa Tengah tersebut mengajak masyarakat untuk naik kelas dalam berpolitik. Yaitu dengan tidak saling mencibir satu sama lain. Setiap pihak harus saling menghormati dan menjunjung etika dalam berpolitik. Dalam politik, lanjut Ganjar, tidak perlu menggunakan cara-cara yang keras.
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, keputusan Ganjar tersebut sejalan dengan PDIP. ”Itu merupakan sikap kenegarawanan. Sikap yang sangat baik,” tegasnya.
Sementara itu, Partai Gerindra menghormati sikap Ganjar. Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menilai sikap tersebut sebagai hak pribadi Ganjar. Dalam negara demokrasi, setiap orang punya kebebasan berpolitik. ”Kalau memang sudah menjadi pilihan Pak Ganjar, kami tidak akan mungkin bisa menghalangi,” tuturnya kemarin (7/5).
Habib (sapaan Habiburokhman) menambahkan, baik bergabung maupun di luar pemerintahan, semuanya sama-sama mulia. Dia meyakini, pilihan itu diniatkan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.
Di sisi lain, masyarakat sipil lintas organisasi menginisiasi dibentuknya Mahkamah Rakyat: Pengadilan untuk Pemerintahan Jokowi. Mahkamah tersebut merupakan konsep gerakan yang menawarkan sejarah alternatif kepada masyarakat.
”Dan membangun fondasi keadilan tanpa mengenal batas politik maupun hukum formal,” kata M. Isnur, ketua Umum YLBHI, kepada Jawa Pos kemarin.
