BAGDAD – Ledakan terjadi di pangkalan militer Iraq yang digunakan oleh Popular Mobilisation Forces (PMF), Jumat (19/4/2024) malam waktu setempat. Setidaknya satu orang tewas dan 20 korban lainnya luka-luka.
Melansir Al Jazeera, PMF merupakan pasukan yang berpihak pada Iran.
Nah, belakangan tentara Israel bersama sekutu gencar melakukan serangan terhadap kelompok-kelompok yang ditengarai berafiliasi dengan Palestina, termasuk Iran.
Ledakan menghantam pangkalan militer Kalsu, Provinsi Babil, yang terletak sekitar 50 km dari Baghdad.
Dalam sebuah pernyataan resminya, PMF mengklaim AS bertanggung jawab atas agresi ke pangkalan militer Kalsu. Meski demikian, militer AS membantah sebagai otak di balik serangan udara di Iraq.
’’Kami mengetahui laporan yang mengklaim bahwa Amerika Serikat melakukan serangan udara di Iraq hari ini. Laporan-laporan itu tidak benar. Amerika Serikat belum melakukan serangan udara di Iraq hari ini,” cuit US Central Command seperti dikutip melalui akun X.
Menurut laporan Mahmoud Abdelwahed dari Al Jazeera, Kepala Staf PMF Abu Fadak Al-Muhammadawi telah memeriksa kondisi pangkalan, Sabtu (20/4/2024).
Korban cedera meliputi anggota PMF, tentara Kementerian Pertahanan Iraq, serta warga sipil yang berada di sekitar lokasi militer ketika diserang. Markas tersebut diduga menjadi target lantaran memiliki depot amunisi, gudang tank, dan persenjataan lainnya.
Perlawanan Islam di Iraq, kelompok payung angkatan bersenjata Iraq yang menentang AS dan Israel, mengatakan bahwa pihaknya melancarkan serangan balasan pada Sabtu dini hari.
Mereka merilis video yang menunjukkan sebuah drone diluncurkan pada malam dan mengklaim bahwa drone tersebut ditujukan pada ”target penting” di kota pelabuhan Israel, Eilat.
Ledakan itu terjadi sehari setelah militer Iran menembak jatuh tiga quadcopter di langit pusat kota Isfahan. Komandan Senior Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) Ahmad Haghtalab menyatakan bakal menggunakan nuklir sebagai strategi untuk menghadapi Israel.
”Ancaman Zionis terhadap fasilitas nuklir Iran membuat kami mungkin akan meninjau kembali doktrin nuklir dan mengalihkan itu dari pertimbangan awal kami,” kata Haghtalab seperti dikutip Reuters.
