SAMPIT, radarsampit.com – Konflik antara warga Desa Tumbang Ramei, Kecamatan Antang Kalang, dengan dengan perusahaan perkebunan PT Bintang Sakti Lenggana (BSL) menjadi perhatian pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah desa setempat masih mempercayakan penyelesaian pada Pemkab Kotim yang telah berkomitmen menjaga hutan di wilayah itu.
”Kami tetap berharap pada Pemkab melalui tim teknis yang sudah turun ke lokasi untuk memberikan penyelesaian dan kepastian hukum areal Desa Tumbang Ramei yang masuk perizinan PT BSL tersebut,” kata Kepala Desa Tumbang Ramei Natalis, kemarin (22/1).
Menurut Natalis, persoalan warga dengan PT BSL menyita perhatian pemerintah pusat. Namun, pihaknya tak ingin mengadukan persoalan itu langsung ke Jakarta, karena sudah ditangani Pemkab Kotim.
”Memang ada perhatian khusus dari Kementerian terkait, terutama dari KLHK dan ATR BPN di Jakarta, tapi kami masih berharap selesai di tingkat daerah, supaya tidak terlalu lama. Sudah satu tahun kami berjuang menghadapi izin PT BSL,” kata Natalis.
Menurut Natalis, mereka berjuang keras mempertahankan hutan di wilayah itu. Warga ikhlas mengorbankan waktu dan biaya agar hutan perawan itu tetap asli dan bisa diwariskan kepada generasi berikutnya.
”Sudah setahun kami bolak-balik (Tumbang Ramei-Sampit) begini saja. Kalaupun perjuangan ini berakhir sia-sia, kami tidak akan menyesal karena kemampuan kami sudah kami gunakan untuk membela hutan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPD Tumbang Ramei Wandi optimistis perjuangan mereka tidak akan berakhir sia-sia. Pasalnya, hal yang diperjuangkan untuk kepentingan bersama.
”Saya punya keyakinan selama kita benar, selama membela kepentingan bersama, semuanya akan berakhir dengan sukses. Tidak ada keinginan lain, kami hanya ingin melindungi areal Desa Tumbang Ramei ini. Kami sudah banyak belajar dari desa-desa yang sudah digarap perkebunan dan kami tidak ingin terjadi di Desa Tumbang Ramei dan warga desa kami,” ujar Wandi.
Ekspansi PT BSL mengancam kawasan hutan di wilayah Desa Tumbang Ramei seluas sekitar 4.000 hektare. Warga melakukan perlawanan dan menolak kawasan hutan yang menyimpan kekayaan alam Kotim itu dibabat untuk perkebunan.
